Serang | Antero.co – Polemik perbedaan pernyataan antara Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terkait sumber pendanaan kegiatan retreat pejabat eselon II menuai sorotan publik. (25/02/26).
Ketidaksamaan informasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran daerah.
Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya menyerukan aksi damai sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan agar pemerintah daerah membuka informasi secara transparan dan akuntabel kepada publik.
Perbedaan narasi mengenai sumber pendanaan kegiatan retreat tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksinkronan informasi yang perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi anggaran merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan prinsip good governance.
Tuntutan dan Poin Sikap
Dalam aksi damai tersebut, massa akan menyuarakan beberapa tuntutan, antara lain:
Mendesak klarifikasi atas dugaan ketidaksinkronan informasi atau manipulasi narasi terkait sumber anggaran kegiatan retreat pejabat eselon II.
Menuntut penjelasan terkait dugaan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak sesuai peruntukan apabila digunakan untuk kegiatan internal pejabat.
Meminta keterbukaan apabila kegiatan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengingatkan potensi konflik kepentingan apabila terdapat relasi penyertaan modal pemerintah daerah dengan pihak pemberi CSR.
Detail Pelaksanaan Aksi
Hari/Tanggal: Kamis, 26 Februari 2026
Waktu: Pukul 14.00 WIB
Tempat: Halaman Pendopo Kabupaten Serang
Estimasi Massa: ±100 orang
Aksi direncanakan berlangsung secara damai, tertib, dan konstitusional dengan tetap mengedepankan etika demokrasi serta menghormati ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rohmat Hidayatullah, menegaskan bahwa aksi ini bukan bertujuan menghakimi, melainkan mendorong adanya klarifikasi resmi dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Rohmat.
Aliansi Mahasiswa Bergerak dan Gerilya turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis, serta insan pers untuk bersama-sama mengawal isu ini demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
(Njr)
