Kepulauan Riau | Antero.co – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), Feriyansyah, S.H., menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras terhadap dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, dan organisasi masyarakat.
Menurut Feriyansyah, perkara tersebut bukan persoalan biasa. Apabila penyadapan dilakukan secara ilegal, terorganisasi, dan memiliki tujuan untuk melemahkan kewibawaan serta mengganggu jalannya pemerintahan Presiden, maka persoalan tersebut harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara dan konstitusi.
“Ini tindakan luar biasa. Penyadapan terhadap seorang Presiden tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis atau pelanggaran biasa. Aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, apa motifnya, dan untuk kepentingan siapa tindakan tersebut dilakukan,” tegas Feriyansyah.
DUGAAN PENYADAPAN HARUS DIUNGKAP SAMPAI KE AKAR-AKARNYA
Feriyansyah menilai bahwa pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak boleh berhenti pada pelaksana lapangan.
Menurutnya, apabila ditemukan adanya keterlibatan pejabat atau pihak yang memiliki jabatan strategis, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk apabila dugaan pelanggaran tersebut melibatkan pejabat tinggi maupun jenderal.
“Negara tidak boleh kalah oleh siapa pun. Pangkat, jabatan, maupun kedudukan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
PRESIDEN DIMINTA EVALUASI TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
Lebih lanjut, Feriyansyah meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan kepada pihak-pihak yang nantinya terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap bangsa dan negara.
Ia berpandangan bahwa penghargaan negara merupakan simbol kehormatan dan pengabdian kepada bangsa. Karena itu, penerimanya harus mampu menjaga integritas, kehormatan, dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Presiden harus mempertimbangkan pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan apabila pihak yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan. Jangan sampai penghargaan negara tetap melekat kepada orang yang berdasarkan putusan hukum terbukti mengkhianati amanah negara,” tegasnya.
Feriyansyah juga meminta agar jabatan dan pangkat pihak yang terbukti terlibat dievaluasi melalui mekanisme hukum dan ketentuan kelembagaan yang berlaku.
PASAL MAKAR: HUKUM HARUS DITERAPKAN JIKA UNSURNYA TERBUKTI
Dalam perspektif hukum pidana, dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui tujuan dan motif perbuatannya.
KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur sejumlah ketentuan mengenai makar, antara lain:
1. Pasal 191 KUHP Nasional
Mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
2. Pasal 193 KUHP Nasional
Mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
– Ayat (1): Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
– Ayat (2): Pemimpin atau pengatur makar diancam pidana penjara paling lama 15 tahun.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian maksud, tujuan, dan unsur tindak pidana. Penyadapan ilegal saja tidak otomatis memenuhi unsur makar.
PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN MEMILIKI DASAR HUKUM
Selain ketentuan KUHP, terdapat pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
– Pasal 35: Presiden berhak mencabut tanda jasa dan/atau tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, huruf e, dan huruf f.
– Pasal 36: Usulan pencabutan dapat diajukan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, organisasi, maupun kelompok masyarakat kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, disertai alasan dan bukti.
Dengan demikian, tuntutan evaluasi penghargaan negara memiliki landasan hukum, tetapi harus melalui prosedur dan verifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
YLPK PERARI MINTA PENEGAKAN HUKUM TANPA TEKANAN
Feriyansyah menegaskan bahwa YLPK PERARI mendukung penuh upaya menjaga stabilitas pemerintahan, kedaulatan negara, dan supremasi hukum.
Ia meminta agar proses penyidikan berjalan profesional, independen, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok maupun kekuasaan.
Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Presiden, melemahkan pemerintahan secara melawan hukum, atau mengganggu keamanan negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Jangan ada kompromi terhadap pelanggaran hukum. Negara ini berdiri berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kekuasaan pribadi atau kelompok. Jika terbukti ada pihak yang berupaya menggulingkan pemerintahan secara melawan hukum, proses dengan hukum yang tegas. Kami mendukung Presiden dalam menjaga NKRI dan menegakkan konstitusi,” tutup Feriyansyah.
YLPK PERARI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat, menjaga supremasi hukum, serta mendukung penyelenggaraan negara yang bersih, berintegritas, dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.
(BG)
