Banten | Antero.co – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Provinsi Banten, Zarkasih, S.H., menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Zarkasih menegaskan bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), stabilitas nasional, serta kewibawaan konstitusi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, setiap tindakan yang mengarah pada upaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional, apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana makar, harus ditindak tegas melalui proses hukum.
“Negara tidak boleh memberikan ruang bagi tindakan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana makar harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegas Zarkasih.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, serta penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan sesuai konstitusi dan tidak boleh disamakan begitu saja dengan tindakan makar.
Zarkasih mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, isu-isu yang memecah belah, maupun ajakan yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
YLPK PERARI BANTEN: JAGA NKRI, HORMATI KONSTITUSI, TEGAKKAN HUKUM
Sebagai organisasi yang bergerak dalam perlindungan dan advokasi masyarakat, YLPK PERARI Banten menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Zarkasih berharap seluruh lembaga negara dapat menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan konstitusi, sehingga keamanan, ketertiban, dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
“Indonesia adalah negara hukum. Mari kita jaga persatuan, jangan mudah diadu domba, dan berikan kesempatan kepada seluruh elemen bangsa untuk membangun Indonesia. Jika ada pihak yang terbukti melanggar hukum, proses melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tutupnya.
(BG)
