Jakarta | Antero.co – Dinamika penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian publik. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Peraturan yang disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026 tersebut diterbitkan menjelang rencana pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut. Ia juga menyatakan bahwa salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi tersebut berkaitan dengan rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan ini menjadi perhatian karena menyangkut mekanisme pemeriksaan, komposisi majelis sidang, hak banding, hingga sanksi administratif terhadap anggota Polri.
DELAPAN POKOK PERUBAHAN PERPOL NOMOR 4 TAHUN 2026
Berdasarkan pemberitaan dan penjelasan pihak Polri, berikut delapan kelompok perubahan penting:
1. Hak mengajukan banding dibatasi
Sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Dalam ketentuan baru, hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.
2. Penambahan mekanisme gelar perkara hasil audit investigasi
Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan gelar perkara yang melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
3. Perubahan batas waktu pemanggilan
Batas penyampaian surat panggilan yang sebelumnya paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan diubah menjadi tiga hari kalender. Artinya, penghitungan juga mencakup hari Sabtu dan Minggu.
4. Perubahan komposisi pangkat anggota majelis KKEP
Anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.
5. Sidang etik dapat dilaksanakan secara elektronik
Terduga pelanggar dapat menghadiri sidang secara langsung atau melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.
6. Perubahan komposisi pangkat majelis banding
Ketentuan mengenai pangkat anggota KKEP Banding juga disesuaikan. Majelis dapat terdiri atas personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pelanggar.
7. Masa penempatan di tempat khusus berubah
Masa penempatan di tempat khusus (Patsus) yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja diubah menjadi paling lama 20 hari kalender.
8. Perubahan persyaratan pengunduran diri terkait ancaman PTDH
Ketentuan mengenai tindak pidana yang menjadi syarat pengunduran diri bagi anggota yang menghadapi ancaman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) mengalami perubahan. Rumusan sebelumnya mengenai ancaman pidana paling lama lima tahun diubah menjadi ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.
MENJADI UJIAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS POLRI
Perubahan regulasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting di tengah masyarakat.
Apakah perubahan mekanisme sidang etik mampu memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian?
Apakah komposisi majelis yang memungkinkan personel berpangkat lebih rendah dapat menjamin independensi pemeriksaan terhadap pejabat berpangkat tinggi?
Bagaimana publik dapat memastikan bahwa proses persidangan berjalan objektif, terbuka, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun?
Perlu ditegaskan bahwa perubahan aturan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi ataupun pelanggaran prosedur. Namun, pelaksanaannya perlu diawasi agar seluruh anggota Polri memperoleh perlakuan yang setara di hadapan mekanisme hukum dan etik.
MASYARAKAT BERHAK MENGAWASI
Dalam konteks reformasi kepolisian, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui penerbitan peraturan, tetapi juga melalui pelaksanaan aturan secara konsisten.
Publik perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses pemeriksaan, dasar pertimbangan majelis, putusan etik, serta mekanisme penyelesaian keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegakan kode etik harus menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan profesi kepolisian sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban institusional.
MANTV7 menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Kini perhatian publik tertuju pada pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Masyarakat menunggu apakah mekanisme baru tersebut benar-benar diterapkan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
HUKUM HARUS BERLAKU SETARA. JABATAN BUKAN TAMENG, PANGKAT BUKAN KEKEBALAN.
SUMBER PEMBERITAAN DAN REFERENSI:
1. ANTARA News, 18 November 2026 — Polri Terbitkan Perpol 4/2026, Kini Sidang Etik Bisa Digelar Daring.
2. DetikNews, 18 November 2026 — Kapolri Terbitkan Aturan Baru Jelang Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit.
3. Tirto.id, 18 November 2026 — Kapolri Ubah Aturan Etik demi Proses Kasus Listyo Sigit.
4. Okezone News, 18 November 2026 — Perpol Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit Diterbitkan, Ini 9 Aturan yang Berubah.
Catatan Redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan pemberitaan dan keterangan pejabat Polri yang dikutip media. Salinan autentik Perpol perlu dijadikan rujukan akhir untuk pemeriksaan bunyi setiap pasal sebelum publikasi sebagai analisis hukum.
(BG)





