HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan

HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan
HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan
Bagikan Ke:
ANTERO JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan seluruh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan untuk membubarkan organisasi masyarakat oleh pemerintah pada bulan Juli 2017.

Dengan demikian, HTI masih dibubarkan sesuai dengan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

“Memutuskan gugatan penggugat, ditolak seluruhnya…. Keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, di ruang sidang PTUN, Jakarta Timur, Senin (07/05), sebagaimana dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Rafki Hidayat.

Suara Takbir bergema di ruang sidang, yang sebagian diisi dengan para simpatisan HTI. Mereka segera berdiri meninggalkan ruang sidang, segera setelah putusan dibacakan.

Para hakim berpendapat bahwa tidak ada cacat yuridis dalam pemberlakuan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 (Perppu Ormas) yang digunakan untuk membubarkan HTI.

Dalam Perppu, pemerintah menghapus artikel bahwa pembubaran organisasi massa, seperti yang tertulis dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas (UU Masmas), harus melalui pengadilan.

“Tujuan pemerintah adalah untuk menyederhanakan sanksi kepada organisasi massa, sehingga sanksi yang efektif, yaitu untuk organisasi yang bertentangan dengan Pancasila karena itu adalah tindakan yang sangat tercela dalam moralitas masyarakat Indonesia,” kata salah satu anggota hakim, Ronny Erry Saputro.

Hakim yang disebut HTI terbukti bersedia mengubah negara Pancasila menjadi khilafah, melalui berbagai rekaman, salah satunya “janji ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Maret 2016, yang bersumpah segenap jiwa percaya bahwa sekularisme hanyalah sumber penderitaan rakyat.

Lebih lanjut, majelis hakim juga menjelaskan bahwa adalah wajar bagi pemerintah untuk tidak mengundang HTI untuk berdiskusi sebelum pembubaran, karena tindakan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, adalah kondisi yang luar biasa, sehingga tidak perlu didiskusikan.

“HTI salah sejak mereka lahir, mereka adalah partai politik internasional, tetapi dengan pakaian yang salah, terdaftar sebagai organisasi sosial sehingga ketika status hukum mereka telah dicabut, mereka tidak dapat dikembalikan ke status keaslian mereka,” kata Hakim Ronny Erry Saputro.

HTI dinilai anti-Pancasila

Pemerintah membubarkan HTI pada 19 Juli 2017, dengan mencabut status badan hukum organisasi sosial.

HTI dianggap tidak menerapkan prinsip, karakteristik dan sifat organisasi massa yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (UU Masmas), yang “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”.

HTI disebut memberitakan doktrin negara berbasis kekhalifahan kepada para pengikutnya.

Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan bentrokan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum dan membahayakan NKRI.

Menariknya, pemerintah mencabut status badan hukum HTI dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Ordonansi.

Salah satunya, yaitu penghapusan pasal dalam undang-undang, yang menyatakan bahwa “penghapusan status badan hukum dijatuhkan setelah keputusan pengadilan”.

HTI juga pada 13 Oktober 2017 secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha, atas keputusan pembubaran oleh pemerintah.

Mereka mengajukan dua gugatan atau petitum, yaitu penundaan dan pembatalan status pencabutan status hukum HTI.

Selain mempertanyakan pembubaran proses non-pengadilan, HTI menganggap pembubaran “tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan tanpa ketentuan alasan yang jelas”.

Pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra juga mengklaim bahwa doktrin khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila, karena dianggap tidak termasuk dalam pengertian yang dilarang dalam Undang-Undang Ordonansi, yaitu atheisme, komunisme dan marxisme.

HTI tuduh hakim legalkan kezaliman

Menanggapi putusan hakim PTUN, HTI mengatakan akan mengambil tindakan hukum.

“Kami menolak keputusan ini, kami akan mengambil tindakan hukum, banding, dan jika ditolak lagi, masih ada kasasi,” kata pengacara HTI, Gugum Ridho Putra, setelah sidang.

Meskipun hakim telah menegaskan bahwa pemerintah masuk akal untuk tidak menelepon HTI sebelum pembubaran, Gugum masih mempertanyakan apa yang disebut prosedur non-kepatuhan.

“HTI tidak pernah dipanggil dan dipertanyakan, dipertanyakan. (Kemudian) salah menyimpulkan dari mana? Karena pemeriksaan itu tidak pernah dilakukan.”

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menyebut keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI adalah “bentuk tirani”, karena menempatkan kelompok khatibah khilafah, sebagai tahanan.

“Hakim telah melegalkan tirani, sejauh ini dakwah HTI tidak pernah dipertanyakan, tidak ada hubungannya dengan hukum, tidak pernah dipanggil, diperiksa, damai dan diizinkan, jadi di mana kesalahannya?”

Penasihat hukum pemerintah, memungkinkan HTI untuk mengajukan banding.

“Itu hak hukum mereka, tetapi HTI juga harus mematuhi hukum Indonesia, putusan pengadilan, yang jelas dilakukan oleh pemerintah ini untuk menjaga konstitusi negara sementara mereka hanya memiliki agenda politik,” pungkas salah seorang anggota hukum penasehat pemerintah, Ahmad Budi Prayoga.

Perppu No. 2 tahun 2017 tentang amandemen UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk “mencabut sertifikat terdaftar atau pencabutan status badan hukum” terhadap organisasi yang “merangkul, mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bertentangan atau pengertian dengan Pancasila ”

Berbeda dengan UU Ormas tahun 2013 yang memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali, Perpu hanya memberikan satu peringatan satu kali dalam tujuh hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya peringatan.

Selanjutnya, keputusan pengadilan yang diperlukan untuk membubarkan OMS sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 telah dihapus dalam Perppu ini. Artinya, pemerintah tidak lagi membutuhkan pengadilan untuk membubarkan organisasi.

HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan
5 (100%) 4 votes
Loading...

Tentang Penulis: Redaksi

Gambar Gravatar
Salam kenal semuanya, jangan lupa berlangganan artikel dari kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *