Pemkab Serang Akan Revisi Perda Ketenagakerjaan

oleh
Pemkab Serang Akan Revisi Perda Ketenagakerjaan

ANTERO.CO , SERANG. Bupati Kabupaten Serang, Hj. Ratu Tatu Chasanah mengatakan, industri yang ada di Kabupaten Serang jumlahnya sangat banyak, dari sisi kuantitas jumlah industri yang ada seharusnya ini menjadi solusi dari persoalan pengangguran di Kabupaten Serang.

Oleh karena itu, pemkab dan DPRD bersepakat untuk merevisi perda ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Serang. Di dalam perda tersebut nantinya peran industri akan diperjelas.

Baca : Forum Anak Kabupaten Serang Adakan 1000 Akte Gratis

“Jadi, peran industri harus jelas di sana, misalnya persyaratan untuk tenaga kerja dari lokal itu seperti apa, terus kalau mereka tidak menjalankan itu sanksinya seperti apa,

karena menurut saya, kalau tidak bicara berdasarkan aturan hukum yang ada, gak akan selesai persoalannya,” katanya kepada Wartawan. (29/1/18)

Hal demikian Pemerintah Kabupaten Serang akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, dalam perda tersebut juga akan ditambahkan sanksi untuk perusahaan yang melanggar terkait ketenagakerjaan.

Hal tersebut dilakukan, karena pemkab menilai, saat ini perusahaan masih kurang berperan dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang.

Baca : Jalan Kampung Ciruas Butuh Perhatian Pemerintah

Sekarang, ujar tatu, Dinas Tenaga Kerja secara persuasif kepada industri memberikan pembinaan untuk hal tersebut (penerimaan tenaga kerja lokal) sudah lama berjalan.

“Tapi gak efektif saya lihat, MoU sudah dibuat, tapi ketika MoU itu sudah dijalankan, namun saat mereka merekrut tenaga kerja mereka jalan sendiri kami tidak dilibatkan,” ujarnya.

Sekarang, lanjut Tatu, jika warga dengan iming-iming bisa bekerja (di luar daerah) dan mau, berarti mereka sulit mencari kerja di Kabupaten Serang. Seperti itu logikanya.

“Kalau misalnya mereka tidak sulit cari kerja di kabupaten, saya rasa mereka gak pergi. Di Kabupaten Serang UMR kami sudah tinggi, hanya sekarang persoalannya tinggal peluangnya yang gak ada, yang hampir tertutup,” Ucap Bupati Serang.

Baca : Warga Ciruas Keluhkan Tumpukan Sampah DI Jalan

Sementara dipihak Dinas terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Serang, R. Setiawan mengatakan, rencana revisi Perda Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2009 sudah masuk dalam program legislasi daerah 2018.

“Sekarang sebelum ke dewan dibahas dulu di internal Disnaker. Dalam revisi tersebut yang paling substansi, yaitu terkait adanya fungsi pengawasan yang ditarik ke provinsi, ini mengacu ke UU Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi pengawasan diganti jadi bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja,” ucapnya.

Dalam rencana merevisi perda ketenagakerjaan tersebut Pemkab Serang, DPRD Kabupaten Serang sangat sepakat rencana Bupati tersebut. Maka hal tersebut dikatakan okeh Ketua DPRD Kabupaten Serang, Muhsinin, mengatakan, di revisi perda tersebut nanti di pasalnya dipertajam harus rekrut tenaga kerja lokal.

Itu dilakukan, agar perusahaan ikut menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang, tapi jangan sampai ada calo kerja. “Kemudian, sanksinya harus tegas jika ada perusahaan yang tidak menjalankan, sehingga ada efek jernya di perda itu. Lalu, Disnaker juga harus proaktif, harus ada penyisiran, arsip tenaga kerja perusahaan itu harus diketahui,” ujarnya. (*zar)

Nilai Kualitas konten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *