Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang Jalani Sidang Perdana

0
19
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang Jalani Sidang Perdana
Trio terdakwa kasus korupsi tunda Disdikbud Pandeglang menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Serang, Jumat,(27/4). Nampak, mantan sekretaris Disdikbud, terdakwa pertama yang menjalani persidangan(foto dok BantenTribun)

ANTERO TIPIKOR – Tiga Terdakwa jalani Sidang Perdana Kasus korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang di Pengailan Tipikor Serang, Jumat(27/4), “tiga terdakwa”tersebut yakni mantan kadisdik, mantan sekeretaris, dan mantan bendahara pengeluaran. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan.

Sidang lanjutan kasus korupsi tunjangan daerah (Jeda) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pandeglang, yang digelar di ruang sidang Sari Pengadilan Tipikor Serang, Jumat (27/4/2018), menghadirkan trio terdakwa.

Kasus Korupsi Tunda Disdikbud Pandeglang

Ketiganya adalah, Nurhasan, Sekretaris Disdikbud yang menjabat sejak 2012 hingga 2016, Abdul Azis, Kepala Disdikbud pada 2012 hingga 2013 dan Rika Yusliwati, sebagai bendahara pengeluaran belanja Disbikudid tahun 2012-2013. Sementara itu, terdakwa Ila Nuriawati, sebelumnya telah menjalani uji coba pada hari Selasa.

Nurhasan, didampingi oleh tiga penasihat hukum, pertama-tama pergi ke pengadilan, diikuti oleh Abdul Azis tanpa pengacara hukum dan Rika ditemani oleh empat penasihat hukum.

Usai JPU membacakan surat dakwaan terhadap Nurhasan, Tim Penasehat hukum bakal menyampaikan eksepsi terhadap kliennya, pada sidang yang dijadwalkan pada Jumat pekan depan.

Baca: LSM Kalap Banten Somasi Ke Perusahaan Finance

Sebagai bahan untuk menyampaikan eksepsi, penasehat hukum lalu meminta salinan berita acara pemeriksaan terdakwa secara lengkap. Namun permintaan penasehat hukum tidak bisa dipenuhi oleh hakim Pengadilan Tipikor yang di ketuai oleh Majelis Hakim Epiyanto.

“Tidak ada kewajiban bagi majlis hakim untuk memberikan berita acara secara lengkap penyidikan,” kata majlis hakim kepada tim penasehat hukum.

Tidak dipenuhi permintaan oleh hakim, penasehat hukum terdakwa Nurhasan keberatan karena tidak diberikan salinan berita acara pemeriksaan secara lengkap, dan hanya mendapatkan surat dakwan. Padahal menurutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 4 KUHAP, salinan berita acara pemeriksaan yang lengkap, diperlukan sebagai bahan pembelaan untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya.

“Tapi hakim Pengadilan Tipikor yang di ketuai oleh Majelis Hakim Epiyanto, Hakim Anggota Emi Cahyani dan Novalia mengatakan bahwa hakim tidak punya kewenangan untuk memberikan surat berita acara pemeriksaan lengkap, karena itu kewenangan penyidik, “kata Erwanto dari tim penasihat hukum terdakwa Nurhasan.

Menurutnya, alasan penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan karena pelimpahan berkas perkara secara lengkap sudah di limpahkan oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang selaku (JPU). Maka dari itu Majlis hakim tidak seharusnya lepas tanggung jawab dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan dan mengizinkan memberikan salinan BAP secara utuh kepada penasehat hukum terdakwa.

“Atas dasar hal tersebut maka kami tim penasehat hukum terdakwa (Nurhasan) akan melaporkan kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, sebagai pembelaan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan sikap ketua majelis hakim melanggar kode etik,”tandasnya.

Baca: 6 Kasus Berita Hoax di Banten, dari PKI Serang Ulama hingga Teror Bom

Dalam kasus korupsi tnjangan daerah Disdikbud ini, ke-empat terdakwa diduga telah melakukan permufakatan jahat, karena telah menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 11.980.369.250.

Para terdakwa disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 dan Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (AKS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here