Serang | Antero.co – Pengurus organisasi relawan Pelita Prabu Prov.Banten, Jum’at (26/09-2025) audensi di Markas kepolisian daerah (Mopolda) Banten,diterima Kompol Hery Punomo SH, (Kasubdid 1) didampingi Anggota lainnya,
Ipda Muhammad Muammar (Kanit) Brigpol Bimo Akbar, Brigpol M.Guntoro,
Briptu Dandi M, dan Bripda Feri Saputra (Anggota) di ruangan rapat internal Direktorat intelkam Polda Banten.
Audensi dalam rangka silaturahmi dan menjalin hubungan kemitraan antara Kepolisian dan Relawan Pelita Prabu Centre 08 dalam mengawal mensukseskan program pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo – Gibran Raka Buming Raka, perlu mendapat pengawalan maupun pengawasan bersama.
Ketua DPW Pelita Prabu Prov.Banten, Ramlan Bonar Alamsan Simamora yang biasa disebut Rambo, didampingi 5 orang pengurus dan anggota diantaranya ; Jonner Sihite, (Dewan Pembina), Drs.H.Heruzaman, (Dewan Pakar), Hasan Ashari,(Sekretaris), Marudut Mahulae, dan Saudi (Anggota). Selepas sholat Jum’at diruang rapat internal Direktorat intelkam Polda Banten dilaksanakan pertemuan.
Brigpol Bimo Akbar dalam sambutannya menerima audensi rombongan Pelita Prabu Prov.Banten, mengetengahkan keterbukaan pihaknya bermitra yang bertujuan mengawal dan mengawasi program pemerintah berjalan dengan baik. Ucapnya.
” Kami sebagai bahagian dari Aparatur Sipil Negara(Kepolisian) mendukung penuh program pemerintah, tentunya kami membuka diri bekerjasama dengan semua pihak yang bertujuan mensukseskan semua program pemerintah”.ungkapnya.
Dalam paparannya Rambo menjelaskan; Pelita Prabu merupakan salah satu dari 12 organ relawan Prabowo Subianto. Saat ini DPW Pelita Prabu Banten tengah konsen mengawal agar program Presiden Prabowo Subianto, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Akan tetapi, imbuhnya, berdasarkan hasil investigasi DPW Pelita Prabu Banten dilapangan, banyak menemukan berbagai masalah terkait program MBG tersebut. Sebut saja seperti adanya kasus anak-anak sekolah yang keracunan massal usai mengkonsumsi makanan program MBG.
“Kami tidak mau anak-anak sekolah keracunan makanan apalagi anak-anak menderita sakit pasca menerima atau mengkonsumsi MBG, artinya lanjut Rambo, jangan sampai pengusaha MBG hanya memikirkan keuntungan semata, namun tidak memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah makanan bergizi malah bikin sakit”. gumannya.
Ketua relawan Pelita Prabu DPW Prov.Banten itu menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap beberapa program pemerintah saat ini, termasuk diantaranya 6 program unggulan, yaitu; 1.Makan Bergizi Gratis (MBG).2.Kesehatan.3.Kredit Usaha Rakyat.4.Bantuan Sosial, Revitalisasi sekolah.5.Kartu Indonesia Pintar(KIP) dan 6.Program swasembada pangan atau ketahanan pangan.
Namun program yang diprioritaskan saat ini difokuskan adalah pelaksanaan program MBG karena ditemukan terjadi masalah yang dapat merugikan anak-anak sekolah yang mengkonsumsinya sehingga peningkatan pengawasan perlu dilakukan baik itu dilakukan oleh pihak kepolisian maupun oleh relawan Pelita Prabu. tandasnya.
Sementara itu, Kasubdit 1 Direktorat Intelpam Polda Banten, Kompol Hery Purnomo, SH, menyampaikan permohonan ma’af Kapolda Banten maupun Dirintelkam yang tidak bisa hadir dalam acara audiensi tersebut. “Saat ini bapak Kapolda Banten sedang berada di Baduy, Kabupaten Lebak didampingi Dirintelkam dan rombongan,” jelasnya.
Kendati demikian, imbuh Kompol Hery, pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Pengurus DPW Pelita Prabu Banten kepada Kapolda Banten. Ia juga menekankan perlu adanya pengawasan berbagai pihak untuk memastikan program MBG dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.ucapnya.
Sementara itu, Dewan Pakar DPW Pelita Prabu Banten, Hairuzaman, berharap kasus keracunan massal dan kasus kasus lainnya yang menimpa anak-anak sekolah pasca mengkonsumsi distribusi nasi MBG agar tidak terulang kembali di wilayah Provinsi Banten. Karena itu perlu adanya partisipasi berbagai pihak untuk melakukan pengawasan secara intensif. Urai.Heruzaman.
“Jangan sampai makanan yang sudah tidak layak komsumsi atau basi kemudian dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. akibatnya dapat rentan terjadi kasus merugikan kesehatan anak- anak yang nengkonsumsinya. Jadi, ahli gizi harus dapat memastikan bahwa MBG tersebut layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah,” tegasnya.
Ditambahkan Rambo, banyak kasus yang terjadi ditengah pendistribusian nasi MBG ini , hal ini meng-isyaratkan masih lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Untuk hal ini dengan audensi ini, ke depan, kita harapkan kasus serupa jangan sampai terulang kembali dan kita berharap melalui pertemuan ini kerjasama yang bersinergi dapat terlaksana dengan baik antara kepolisian dan relawan. Katanya.
” Dengan terjalinnya koordinasi dan kerjasama kemitraan pengawalan dan pengawasan Kepolisian dan relawan, kita berharap kasus-kasus yang merugikan penerima mamfaat MBG dapat teratasi. Terhadap penyedia jika terbukti mengakibatkan merugikan kesehatan pengkonsumsinya dapat ditindak secara hukum yang berlaku melalui pihak penegak hukum,”pungkas Rambo.
(Saudi/RBA S).
