Tangerang | Antero.co – Kepemimpinan baru Kapolda Banten, Irjen Pol. Hendra Kurniawan, mulai mendapat sorotan. Lebih dari satu bulan menjabat, publik masih menunggu langkah konkret kepolisian dalam merespons dugaan persoalan lingkungan dan legalitas aktivitas cut and fill di kawasan Suvarna Sutera, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.
Hingga Rabu (11/11/2026), belum diperoleh tanggapan resmi Polda Banten terkait aktivitas penggalian dan pengangkutan tanah yang sebelumnya disorot awak media.
Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas alat berat di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, menjadi perhatian. Material tanah dari lokasi tersebut disebut diangkut menuju kawasan pembangunan Nexen.
Pertanyaannya, siapa yang memastikan legalitas penggalian tanah tersebut? Apakah seluruh perizinan dan dokumen lingkungannya telah diperiksa?
Pergantian pimpinan Polda Banten diharapkan membawa perubahan nyata dalam penegakan hukum, bukan sekadar pergantian jabatan.
Komitmen Kapolda Banten untuk mendengarkan keluhan masyarakat kini diuji melalui penanganan persoalan yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan infrastruktur publik.
Publik patut mempertanyakan langkah prioritas 100 hari kepemimpinan Kapolda Banten, termasuk apakah Ditreskrimsus telah melakukan pendalaman terhadap aktivitas cut and fill di Sindang Jaya.
Diamnya institusi dalam memberikan penjelasan tidak otomatis membuktikan adanya pembiaran, tetapi berpotensi menimbulkan persepsi lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
Aktivitas cut and fill harus ditelusuri berdasarkan sifat kegiatannya. Apabila terdapat pengambilan dan pemanfaatan komersial material tanah, perlu diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan pertambangan, lingkungan hidup, dan perizinan terkait.
Pemeriksaan dapat merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
Polda Banten diharapkan tidak menunggu persoalan semakin meluas sebelum berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan legalitas kegiatan tersebut.
Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap masyarakat maupun pelaku usaha besar. Apabila aktivitas penggalian tanah telah memenuhi ketentuan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menjelaskannya secara terbuka.
Sebaliknya, apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana, penanganannya harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Kini publik menunggu jawaban Kapolda Banten: apakah aktivitas cut and fill Suvarna Sutera akan diperiksa secara transparan, atau persoalan ini terus bergulir tanpa kejelasan?
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi Polda Banten maupun pihak pengembang mengenai legalitas kegiatan dan status penanganannya.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
(BG)
