Serang | Antero.co – Dugaan pelanggaran tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kembali mencuat. BUMDes Desa Cikande Permai diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa atas pemanfaatan lahan aset milik Pemerintah Kabupaten Serang, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Jumat (20/02/26).
Ketua DPD Provinsi Banten LSM KPK Nusantara, Aminudin, menyampaikan bahwa dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius dan objektif melalui mekanisme audit resmi.
“Jika benar kewajiban sewa tidak dilaksanakan, maka perlu ditelusuri apakah hal tersebut akibat kelalaian pengelolaan atau terdapat unsur penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Menurut Aminudin, Pjs Direktur BUMDes Sutrisno alias Sutrisnan selaku pelaksana operasional memegang tanggung jawab utama atas pengelolaan keuangan dan kepatuhan terhadap perjanjian pemanfaatan aset. Di sisi lain, Kepala Desa Dayari sebagai penasihat BUMDes juga memiliki kewajiban pembinaan dan pengawasan.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian sementara atau tetap oleh Bupati apabila terbukti lalai dalam pembinaan BUMDes. Sementara itu, aspek pidana baru dapat diterapkan apabila hasil audit menemukan adanya kerugian keuangan negara atau indikasi perbuatan melawan hukum.
Permintaan Audit Independen
Aminudin secara resmi meminta Bupati Serang dan Inspektorat Kabupaten Serang untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes Cikande Permai, termasuk:
Kewajiban pembayaran sewa aset daerah
Alur penggunaan dan pencatatan keuangan
Distribusi keuntungan BUMDes
“Audit penting untuk memastikan transparansi serta melindungi pengurus aktif agar tidak menanggung beban persoalan masa lalu,” tambahnya.
Sorotan Etika Keterlibatan Pejabat Publik
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal LSM Simbas, Hendrayani, turut menyoroti kehadiran anggota DPRD aktif dalam forum internal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai kehadiran tersebut perlu diperjelas kapasitas dan perannya agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan.
“Anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, kehadirannya dalam forum teknis penyusunan LPJ perlu dijelaskan apakah dalam kapasitas pengawasan formal atau undangan biasa, agar tidak terjadi tumpang tindih peran,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BUMDes Cikande Permai maupun Pemerintah Desa setempat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
(Haris)







