Bekasi | Antero.co – Persoalan komunikasi dan penyebaran informasi di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian. Seorang perempuan berinisial E.M.Y. melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Polres Metro Bekasi Kota pada 4 November 2026.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan nomor LP/B/4109/XI/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA.
Berdasarkan dokumen penerimaan laporan, peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan penyebaran foto disertai narasi mengenai persoalan kewajiban pembayaran dalam sebuah grup komunikasi orang tua siswa di lingkungan sekolah.
Dalam uraian laporan, pelapor menerangkan bahwa dirinya sebelumnya memiliki hubungan kerja sama bisnis dengan seorang perempuan berinisial E.S. Pelapor mengaku terdapat persoalan pembayaran yang kemudian menjadi pokok perselisihan di antara kedua belah pihak.
Pelapor menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran, namun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut.
Persoalan kemudian berkembang ketika, menurut keterangan pelapor, foto dirinya disebarkan melalui grup orang tua siswa dengan narasi yang menyebutkan bahwa pelapor memiliki banyak utang dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.
Pelapor menilai penyebaran foto dan narasi tersebut telah merugikan serta mencemarkan nama baiknya.
Atas kejadian itu, pelapor menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Dalam dokumen penerimaan laporan, dugaan tindak pidana tersebut dicantumkan dengan rujukan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
MENUNGGU PROSES PENANGANAN KEPOLISIAN
Dengan diterbitkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan pada 4 November 2026, laporan tersebut telah diterima secara administratif oleh SPKT Polres Metro Bekasi Kota.
Selanjutnya, penanganan perkara menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan klarifikasi, mengumpulkan keterangan para pihak, memeriksa bukti komunikasi elektronik, serta menilai apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Perlu ditegaskan bahwa penerimaan laporan kepolisian bukan merupakan penetapan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
MANTV7 menegaskan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan perkara hukum.
Pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Sementara itu, pelapor juga berhak memperoleh perlindungan hukum apabila memang terdapat tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat diharapkan lebih bijak menggunakan grup komunikasi, khususnya grup orang tua murid, agar persoalan pribadi maupun bisnis tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan pihak lain.
(BG)







