Serang | Antero.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi anak justru kembali menuai sorotan serius. Di Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas, Kp. Cibadak Km 11, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, ditemukan makanan yang diduga tidak layak konsumsi, bahkan terdapat belatung hidup dalam menu yang disajikan kepada siswa.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa (3/31/2026), saat makanan dari penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al Rahim Al Islami (ID SPPG: 138 UJU) didistribusikan ke sekolah. Makanan tersebut diduga berasal dari dapur MBG yang berlokasi di Kp. Panenjoan, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan. Rabu (1/4/2026).
Temuan bermula dari salah satu siswa berinisial Frl yang mendapati adanya belatung hidup dalam paket makanan yang diterimanya hari Selasa, 31 Maret 2026 pukul 10 pagi. Kondisi ini langsung mendapat perhatian guru, khususnya wali kelas 4 yang segera melakukan pengawasan terhadap siswa lainnya guna mencegah konsumsi makanan yang diduga telah terkontaminasi.
Tidak hanya itu, beberapa siswi lainnya, yakni Rs, As, dan Rt, secara tegas menolak menyantap makanan tersebut. Penolakan terjadi setelah mereka mencium bau tidak sedap dari menu ayam crispy yang disajikan, yang mengindikasikan makanan sudah tidak segar atau tidak layak konsumsi.
Awak media mendatangi Dapur MBG yang diterima oleh Relawan setempat, Oman, menyebutkan bahwa pengelolaan MBG Al Rahim Al Islami diduga terkait dengan Abdul Rohman, anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai PKS. Namun, saat dilakukan upaya konfirmasi, Kepala SPPG berinisial Fatih tidak dapat ditemui, sehingga belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola terkait temuan tersebut.
Kejadian ini memicu kekhawatiran luas di kalangan orang tua siswa, masyarakat, serta aktivis, termasuk dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka menilai kejadian ini bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan indikasi serius lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan kebersihan makanan dalam program MBG.
Sejumlah warga bahkan menyoroti adanya dugaan persoalan yang lebih luas, mulai dari potensi kelalaian sistemik dalam pengelolaan hingga indikasi penggelembungan anggaran, yang dinilai harus segera diusut secara transparan.
“Program ini menggunakan anggaran negara untuk kepentingan gizi anak. Jika makanan yang diberikan justru kotor dan membahayakan, maka ini bukan hanya kelalaian, tapi bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap keselamatan anak,” tegas salah satu warga.
Aktivis PMII juga mendesak agar pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan:
Pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur produksi MBG. Audit distribusi dan rantai pasok makanan
Uji kelayakan higienitas dan standar keamanan pangan, Evaluasi total terhadap pengelola SPPG terkait
Mereka menegaskan bahwa program MBG tidak boleh berjalan tanpa pengawasan ketat, mengingat menyasar kelompok rentan, yakni anak-anak usia sekolah.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola MBG maupun instansi terkait di Kabupaten Serang. Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan publik akan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.
Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata atas kejadian ini dan segera mengambil langkah konkret agar program MBG benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menjadi ancaman bagi kesehatan siswa.
(Red)
