Kabupaten Tangerang | Antero.co – Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan tajam pegiat kontrol sosial dan awak media.
Bukan satu, tapi dua proyek yang dibiayai APBD TA 2026 di dua kecamatan berbeda, ditemukan bermasalah dalam waktu yang berdekatan. Satu di Kecamatan Jayanti diduga dikerjakan tanpa papan informasi dan tanpa SPK, satu lagi di Kecamatan Kresek diduga dikerjakan tanpa pengawasan dan tanpa K3.
Pola yang sama ini memunculkan pertanyaan besar: ada apa dengan pengawasan Dinas Perkim Kabupaten Tangerang?
*1. PROYEK PERTAMA: SARANA AIR BERSIH DI KAKULU, DANGDEUR – JAYANTI*
Proyek pertama berlokasi di Kampung Kakulu, RT 01/04, Desa Dangdeur, Kecamatan Jayanti, tepat di depan rumah Jaro Pardi.
Sejak pertama kali disorot pada Kamis (22/10/2026), pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih ini sudah berjalan hampir satu minggu. Namun, hingga Senin (02/11/2026), atau 11 hari kemudian, bangunan menara dan dinding bata sudah berdiri, tapi *papan informasi proyek masih belum terpasang.*
Akibatnya, warga tidak dapat mengetahui nama kegiatan, nilai kontrak, sumber dana, pelaksana, maupun jangka waktu pekerjaan.
Warga yang merekam kondisi tersebut bahkan menyampaikan kekecewaannya melalui video dengan keterangan, _”Bagus eta proyek tanpa papan informasi.”_
Selain itu, proyek ini juga diduga dikerjakan sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) terbit. Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum ada Kontrak dan SPK dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Lebih ironis lagi, Pemerintah Desa Dangdeur mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut di wilayahnya, karena pelaksana tidak pernah berkoordinasi dengan desa. Mandor pelaksana disebut berasal dari Kecamatan Kronjo dan tidak berada di lokasi saat pekerjaan berlangsung.
Hingga kini, Dinas Perkim belum dapat menunjukkan nomor SPK, nomor kontrak, dan nilai proyek tersebut kepada media.
*2. PROYEK KEDUA: SPAM Rp 1,9 MILIAR DI PATRASANA – KRESEK*
Proyek kedua berlokasi di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek.
Berbeda dengan proyek di Jayanti, proyek ini sudah dilengkapi papan informasi. Sesuai papan proyek, kegiatannya adalah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan, pekerjaan Pemasangan 1 Unit Pompa Transfer 450 lpm: Horizontal Centrifugal Pump.
Nilai proyek ini *Rp. 1.973.173.135,-* bersumber dari APBD TA 2026. Pelaksana: *CV. PELITA HAZIM PRATAMA.*
Namun, pada Senin (09/11/2026), tim media menemukan pekerjaan senilai 1,9 miliar ini diduga dikerjakan tanpa pengawasan dan tanpa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dari dokumentasi foto di lokasi, dua orang pekerja terpantau sedang mengaduk material pasir dan batu tanpa Alat Pelindung Diri (APD) standar. Keduanya tidak menggunakan helm proyek, rompi safety, maupun kacamata pengaman. Salah satu pekerja hanya menggunakan topi kupluk, dan pekerja lainnya hanya menggunakan caping bambu.
Padahal, dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), setiap pekerjaan konstruksi wajib menerapkan K3. Pelanggaran dapat berujung sanksi hingga penghentian pekerjaan.
Sama seperti di Jayanti, saat awak media menanyakan pelaksanaan proyek, pihak di lapangan terkesan saling lempar tanggung jawab. Kepala Desa Patrasana disebut hanya sebatas sebagai penerima manfaat dan tidak dilibatkan dalam pengawasan teknis.
*POLA YANG SAMA: LEMAH PENGAWASAN*
Dua temuan di dua kecamatan ini menunjukkan pola yang sama:
– Di Jayanti: Tidak ada papan informasi, diduga tanpa SPK, tanpa koordinasi desa.
– Di Kresek: Ada papan informasi, tapi pekerja tanpa K3, tanpa pengawasan.
Keduanya sama-sama menggunakan uang rakyat dari pajak yang dibayarkan masyarakat, dan keduanya sama-sama berpotensi melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“Ini bukan lagi kesalahan satu mandor. Kalau dua proyek di dua kecamatan sama-sama bermasalah, berarti sistem pengawasannya yang rusak,” ujar salah satu pegiat kontrol sosial di Jayanti kepada Media Center Jayanti.
*DESAKAN KEPADA APH*
Media Center Jayanti dan pegiat kontrol sosial mendesak:
1. Dinas Perkim Kabupaten Tangerang segera membuka dokumen SPK, Kontrak, dan RAB kedua proyek tersebut ke publik.
2. Inspektorat Kabupaten Tangerang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kedua proyek.
3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan BPK Perwakilan Banten turun melakukan pemeriksaan, apabila terbukti pekerjaan dimulai sebelum SPK terbit dan kemudian dibayar dengan uang negara, maka hal tersebut berpotensi menjadi temuan kerugian keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, mandor pelaksana proyek di Kakulu, dan CV. PELITA HAZIM PRATAMA selaku pelaksana proyek di Patrasana belum memberikan klarifikasi.
