Tangerang | Antero.co – Maraknya insiden keributan di lokasi hiburan malam, mulai dari kafe, ruang karaoke, hingga penyedia jasa spa di wilayah Provinsi Banten, memicu keresahan publik. Selain gangguan ketertiban, lokasi-lokasi ini diduga kuat menjadi sarang peredaran minuman keras, penyalahgunaan narkotika, hingga praktik prostitusi terselubung yang berkedok jasa terapis.
Pemerintah Daerah Provinsi Banten didesak untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin operasional lokasi hiburan yang kerap menimbulkan kegaduhan, guna memastikan tegaknya peraturan daerah (Perda) terkait norma kesusilaan dan ketertiban umum.
*Insiden Intimidasi di Prime Spa Karawaci*
Salah satu insiden terbaru yang mencuat adalah dugaan perlakuan tidak menyenangkan dan intimidasi oleh oknum keamanan (security) terhadap pengunjung di Prime Spa, Karawaci, pada Kamis malam lalu.
Korban berinisial A (35) menceritakan bahwa keributan bermula saat dirinya sedang menunggu proses transfer dana dari rekannya untuk melunasi tagihan. Sambil menunggu, A berkomunikasi melalui telepon di area lokasi.
Namun, secara tiba-tiba, oknum security melakukan provokasi dengan tuduhan bahwa A berniat melarikan diri tanpa membayar.
”Saya masih berada di lokasi dan sedang menerima telepon, tapi tiba-tiba oknum keamanan marah-marah dan menuduh saya hendak kabur. Padahal saya memiliki itikad baik untuk melunasi tagihan malam itu juga,” ujar A.
Meski pihak manajemen berdalih adanya “tagihan menggantung” dari kunjungan terdahulu, A menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan legitimasi untuk melakukan intimidasi verbal di muka umum. Atas kejadian yang dinilai merusak harga diri dan nama baiknya tersebut, A berencana menempuh jalur hukum dengan melaporkan pihak pengelola ke pihak berwajib.
Analisis Hukum: Pasal-Pasal yang Dapat Diterapkan
Berdasarkan kronologi kejadian tersebut, terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjadi rujukan hukum:
1. Perbuatan tidak menyenangkan pasal yang relevan adalah Jeratan Pasal 335 KUHP
2. Pencemar nama baik, pasal yang relevan yaitu Pasal 310/311 KUHP
3. Dugaan prostitusi terselubung, Pasal yang relevan adalah 296/506 KUHP
4. Pelanggaran Perda
Insiden ini menjadi sinyal keras bagi aparat penegak hukum dan Satpol PP Provinsi Banten untuk tidak membiarkan tempat hiburan beroperasi di luar koridor hukum, terutama yang berpotensi menjadi wadah penyakit masyarakat.
(Acong)
