Jakarta | Antero.co – Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Namun, cita-cita tersebut tidak akan terwujud secara maksimal apabila supremasi hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memiliki peran strategis dalam koordinasi kebijakan pembangunan hukum nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Yusril menekankan bahwa pembaruan hukum Indonesia tidak boleh sekadar berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, hukum harus mampu menjaga konstitusi, melindungi hak masyarakat, dan menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan seluruh rakyat.
HUKUM BUKAN SEKADAR ATURAN TERTULIS
Dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 24 November 2025, Yusril menyampaikan bahwa pembaruan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga marwah konstitusi, menegakkan keadilan, serta menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan negara hukum tidak cukup diukur dari banyaknya undang-undang yang dibuat, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan tidak diskriminatif.
Bahkan, dalam forum International Conference on Law and Justice 2026 di Malang, Yusril menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks aturan dan prosedur, melainkan harus memberikan perlindungan nyata terhadap martabat manusia, terutama kelompok rentan.
PEMBARUAN HUKUM HARUS DIIRINGI PENEGAKAN YANG KONSISTEN
Pemerintah telah memasuki babak baru pembaruan hukum pidana nasional melalui pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026.
Namun, perubahan regulasi harus diikuti dengan kualitas pelaksanaan, profesionalitas aparat penegak hukum, transparansi, serta pengawasan yang efektif.
Keadilan harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan, kekayaan, kekuasaan, maupun latar belakang sosial.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, setiap perkara diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, serta setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
INDONESIA MAKMUR MEMBUTUHKAN KEADILAN
Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi negara yang makmur dan sejahtera, pembenahan hukum harus menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
Ada sejumlah hal penting yang perlu terus diperkuat:
1. Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
2. Pemberantasan korupsi secara transparan dan akuntabel.
3. Perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat.
4. Reformasi institusi penegak hukum dan birokrasi.
5. Kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.
6. Penguatan pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
7. Akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat kecil.
Hukum tidak boleh hanya terasa tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
KEADILAN ADALAH FONDASI KESEJAHTERAAN
Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan investasi. Indonesia juga membutuhkan sistem hukum yang dipercaya masyarakat.
Sebab, tanpa kepastian hukum, kepercayaan publik akan sulit dibangun. Tanpa keadilan, kesejahteraan hanya berpotensi dinikmati oleh kelompok tertentu.
Reformasi hukum harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau janji politik.
Jika Indonesia ingin beres, makmur, dan sejahtera, maka hukum dan keadilan wajib diperbaiki. Hukum harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk melindungi kepentingan segelintir orang.
Masyarakat tentu berharap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran terkait mampu memperkuat supremasi hukum, membangun institusi yang berintegritas, dan memastikan keadilan benar-benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia.
HUKUM HARUS TEGAK, KEADILAN HARUS HADIR, RAKYAT HARUS DILINDUNGI.
(BG)






