Tangerang | Antero.co – Sengketa ketenagakerjaan kembali mencuat di wilayah Tangerang. Seorang karyawan bernama Setyo Budi Utomo resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Tangerang terhadap pimpinan perusahaan tempatnya bekerja, terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta pelaporan pidana yang dinilai tidak berdasar.
Gugatan tersebut ditujukan kepada Muji Lestari selaku Direktur PT Wanghort Pratama Lestari sebagai Tergugat I, serta Rejo Riyanto yang disebut sebagai internal auditor dan support control di PT Pratama Buana Raya sebagai Tergugat II.
PHK Sepihak dan Tuduhan Penggelapan
Dalam dokumen gugatan, Setyo menyatakan dirinya telah bekerja sejak tahun 2008 dan kemudian dialihkan ke perusahaan lain dalam satu grup pada 2022. Ia mengklaim diberhentikan secara sepihak pada awal Januari 2025 tanpa melalui prosedur ketenagakerjaan yang sah.
Tidak hanya itu, penggugat juga mengaku dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan tanpa bukti yang jelas. Tuduhan tersebut bahkan disebut disampaikan kepada pihak keluarga, yang dinilai telah merusak nama baik dan kehormatan dirinya.
“Penggugat merasa difitnah dan diperlakukan tidak adil, baik secara profesional maupun pribadi,” demikian substansi yang tertuang dalam gugatan.
Berujung Laporan Pidana
Persoalan semakin kompleks setelah pihak perusahaan melaporkan Setyo ke kepolisian atas dugaan penggelapan. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum.
Namun, dalam gugatannya, Setyo menilai laporan tersebut sebagai bentuk pengaduan yang tidak berdasar dan berpotensi melanggar ketentuan hukum terkait laporan palsu.
Sorotan Keterlibatan Oknum TNI
Hal lain yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah posisi Tergugat II yang disebut masih aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun terlibat dalam aktivitas bisnis perusahaan.
Penggugat menilai kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur netralitas dan profesionalitas prajurit TNI, khususnya terkait larangan keterlibatan dalam kegiatan bisnis praktis.
Tuntutan Ganti Rugi Miliaran Rupiah
Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim untuk:
Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Menghentikan proses penyelidikan atas laporan pidana terhadap dirinya;
Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp510 juta;
Menghukum tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp2 miliar;
Memerintahkan perusahaan untuk membayarkan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk pesangon.
Selain itu, penggugat juga meminta agar Tergugat II mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait statusnya sebagai anggota TNI.
Ujian Perlindungan Tenaga Kerja
Perkara ini dinilai tidak hanya menyangkut konflik internal perusahaan, tetapi juga menjadi ujian terhadap implementasi perlindungan tenaga kerja di Indonesia, khususnya terkait prosedur PHK, hak-hak pekerja, serta penggunaan instrumen pidana dalam konflik hubungan industrial.
Sejumlah pengamat menilai, jika dalil penggugat terbukti, kasus ini dapat menjadi preseden penting dalam menegaskan batas antara kewenangan perusahaan dan perlindungan hukum bagi pekerja.
Menunggu Jadwal Sidang
Hingga saat ini, perkara tersebut telah didaftarkan dan menunggu penetapan jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Publik dan kalangan praktisi hukum akan mencermati jalannya proses ini sebagai bagian dari dinamika penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
Putusan dalam perkara ini berpotensi memberikan dampak signifikan, terutama dalam menilai apakah tindakan PHK, tuduhan pidana, dan relasi kekuasaan di dalam perusahaan telah dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku. Nomor perkara 347/Pdt.G/2026 PN Tangerang, sidang ke 3 , tergugat tidak hadir, patut diduga perusahan juga alamat di cipondoh kota tangerang, beroprasional di pasar kemis kab tangerang.
(Soleh)
