Jawa Barat | Antero.co – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) Provinsi Jawa Barat, M. Nurdin, S.E., S.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan strategis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya program hilirisasi sumber daya alam, penguatan ekonomi nasional, kemandirian bangsa, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut M. Nurdin, kebijakan hilirisasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mengubah pola pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi negara pemasok bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain melalui pengolahan dan penguasaan rantai industri.
Ia menilai bahwa hilirisasi harus menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penghasil tambang dan sumber daya alam.
“Pada prinsipnya, kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sudah saatnya kekayaan tersebut dikelola dengan berorientasi pada kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas M. Nurdin.
MENOLAK DOMINASI KEPENTINGAN OLIGARKI DAN MAFIA TAMBANG
M. Nurdin juga menyoroti adanya kritik dan serangan politik terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penataan sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Ia berpandangan bahwa pemerintah harus berani menghadapi segala bentuk kepentingan kelompok yang berpotensi menghambat pembenahan tata kelola sumber daya alam.
Menurutnya, jangan sampai kepentingan segelintir pemodal besar mengalahkan kepentingan jutaan rakyat Indonesia.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya kemudian membangun opini seolah-olah seluruh kebijakan pemerintah bertujuan menzalimi rakyat. Kalau memang ada kebijakan yang merugikan masyarakat, silakan dikritik dengan data dan fakta. Namun, jangan sampai kritik dijadikan alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dugaan praktik mafia tambang, penyalahgunaan izin, eksploitasi sumber daya alam, dan praktik korupsi harus ditindak tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
DUKUNG PRESIDEN, TETAPI PENGAWASAN TETAP HARUS BERJALAN
Lebih lanjut, M. Nurdin mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus mampu membedakan kritik yang konstruktif dengan propaganda yang sengaja dibangun untuk memperkeruh keadaan.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap Presiden bukan berarti memberikan kekuasaan tanpa pengawasan. Pemerintah tetap harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan pengawasan masyarakat.
“Kami mendukung Presiden, tetapi dukungan itu juga harus disertai pengawasan. Kalau ada pejabat yang menyalahgunakan jabatan, korupsi, atau tidak menjalankan kebijakan Presiden dengan benar, harus ditindak. Jangan sampai program yang baik justru dirusak oleh orang-orang di dalam pemerintahan sendiri,” tegasnya.
WASPADAI DUGAAN SABOTASE KEBIJAKAN DARI DALAM
M. Nurdin turut mengingatkan pentingnya konsistensi seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan visi dan program Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang di depan menyatakan dukungan, tetapi dalam pelaksanaan justru tidak menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh.
Menurutnya, loyalitas kepada negara harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar pernyataan politik.
“Jangan sampai di depan terlihat mendukung, tetapi di belakang justru menghambat dan menyabotase kebijakan. Presiden membutuhkan jajaran yang bekerja dengan integritas, bukan mereka yang hanya pandai membangun pencitraan. Jika memang ditemukan sabotase atau penyalahgunaan kewenangan, harus dibuktikan dan ditindak sesuai hukum,” ungkapnya.
YLPK PERARI: KEKAYAAN ALAM HARUS KEMBALI UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen dan kepentingan masyarakat, YLPK PERARI menilai bahwa setiap kebijakan ekonomi nasional harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat.
Program hilirisasi, pembangunan industri, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
M. Nurdin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari angka investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan pekerja, perlindungan masyarakat sekitar kawasan industri dan pertambangan, kelestarian lingkungan, serta keadilan bagi masyarakat daerah.
Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan program strategis nasional, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan bertanggung jawab.
AJAKAN UNTUK MENJAGA PERSATUAN DAN KEPENTINGAN BANGSA
Menutup pernyataannya, M. Nurdin mengajak masyarakat Jawa Barat dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan nasional serta tidak mudah terpecah akibat perbedaan pandangan politik.
Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
“Indonesia membutuhkan persatuan, keberanian melakukan pembenahan, dan kepemimpinan yang berpihak kepada kepentingan nasional. Mari kita kawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar benar-benar terlaksana untuk rakyat. Jangan biarkan kekayaan bangsa hanya dinikmati segelintir orang. Negara harus hadir untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkas M. Nurdin, S.E., S.H., Ketua DPD YLPK PERARI Jawa Barat.
(BG)
