Kabupaten Tangerang | Antero.co – Ketua Media Center Jayanti (MCJ), Bonai Supriadi, menyampaikan keprihatinan dan penyesalannya terkait adanya laporan dugaan pengalihan (take over) barcode kartu penerima bantuan sosial (Bansos) di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Kamis (4/6/2026).
Menurut Bonai Supriadi, apabila benar terjadi, pengalihan barcode milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada pihak lain tanpa prosedur yang jelas dapat merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Kami sangat menyayangkan apabila benar terjadi pengalihan barcode penerima Bansos di Desa Pangkat. Barcode tersebut merupakan hak warga yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika dialihkan secara sepihak, tentu hal ini dapat mencederai rasa keadilan,” ujar Supriadi kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial harus diperketat agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Menurutnya, barcode merupakan identitas digital yang berfungsi memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak.
Supriadi juga mengkhawatirkan dugaan praktik pengalihan tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola penyaluran bantuan pemerintah di tingkat desa.
“Seharusnya pemerintah desa maupun pendamping sosial memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat yang bersangkutan. Jangan sampai ada pihak yang bermain-main dengan hak masyarakat kecil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bonai meminta Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi serta validasi data di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
“Kami di MCJ akan terus mengawal persoalan ini hingga ada klarifikasi yang jelas. Transparansi merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan sosial agar tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Pangkat maupun pihak terkait lainnya masih diupayakan untuk dimintai keterangan guna memperoleh konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan pengalihan barcode penerima bantuan sosial tersebut.
(A Darmawan)
