Serang | Antero.co – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten melalui Sekretaris DPD KNPI Banten, Asep Awaludin, menyampaikan dukungan terhadap langkah profesional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten dalam menjalankan fungsi pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebak, termasuk terhadap PT Bentonite Banten Indonesia (PT BBI).
KNPI Banten menilai seluruh persoalan pertambangan harus diselesaikan berdasarkan data, fakta, serta mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui opini maupun narasi yang dapat merusak iklim investasi daerah. KNPI juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan adanya oknum yang berupaya melemahkan pengusaha lokal atau pribumi asli Banten.
“Contohnya PT BBI. Ini bukan perusahaan tambang besar batubara atau emas, melainkan perusahaan lokal milik putra daerah yang bergerak di sektor bentonit dan urugan skala kecil dengan perizinan lengkap serta aktivitas usaha yang sah. Jika memang ada dugaan kriminalisasi oleh oknum tertentu, tentu hal tersebut tidak wajar dan harus disikapi secara objektif,” ujar Asep Awaludin.
Menurut KNPI Banten, berdasarkan hasil penelitian dan kajian advokasi DPD KNPI Lebak, keberadaan PT BBI selama ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kontribusi sosial dan CSR, serta kepatuhan dalam kewajiban perpajakan kepada negara maupun daerah.
“Kalau ada perusahaan lokal yang legal, membayar pajak, membantu masyarakat, dan membuka lapangan pekerjaan, maka seharusnya kita dukung bersama. Jangan sampai pengusaha asli daerah justru terus ditekan oleh opini-opini negatif yang belum tentu benar,” tegasnya.
KNPI Banten juga mengingatkan bahwa investasi yang legal dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, setiap kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, serta memenuhi kewajiban perpajakan, memiliki hak untuk menjalankan aktivitas usahanya selama tetap mematuhi aturan yang berlaku.
“Kami percaya Dinas ESDM Banten bekerja secara profesional sesuai kewenangannya. Jika ada persoalan administratif, biarkan diproses melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan sesuai aturan. Jangan langsung membangun opini seolah-olah terjadi pelanggaran besar,” lanjut Asep.
KNPI Banten juga menyayangkan adanya narasi yang menggiring opini publik terkait dugaan “aliran dana” tanpa bukti yang jelas. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan fitnah, merusak nama baik institusi pemerintah, serta mengganggu iklim usaha di daerah.
“Kritik dan pengawasan masyarakat tentu penting. Namun jangan sampai berubah menjadi serangan yang menjatuhkan pengusaha lokal demi kepentingan tertentu. Kita harus tetap objektif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya.
Lebih lanjut, KNPI Provinsi Banten menegaskan siap mendukung pengusaha asli daerah yang menjalankan usaha secara legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung pengusaha asli Banten dan Lebak yang taat aturan serta membantu masyarakat. Jangan sampai pengusaha daerah yang baru berkembang terus diusik. Kita ingin pengusaha Lebak tumbuh besar, membuka lapangan kerja lebih luas, dan menjadi kebanggaan daerah,” ujar Asep Awaludin.
KNPI Banten juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah dan mendukung investasi yang sehat agar Provinsi Banten semakin maju, sejahtera, dan ramah terhadap pengusaha lokal yang patuh terhadap hukum.
Dalam keterangannya di Hotel Ledian, Kota Serang, Asep Awaludin menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada oknum yang melemahkan maupun menakut-nakuti pengusaha lokal di Banten.
“Kita lebih baik mendukung pengusaha lokal agar semakin besar sehingga dapat meningkatkan APBD Banten, mengurangi pengangguran, dan menyejahterakan masyarakat. KNPI Banten siap menjadi benteng bagi masyarakat dan pengusaha lokal yang menjalankan usaha secara legal,” pungkasnya.
(Haris)
