Antero.co – Kebencian adalah racun yang perlahan-lahan merusak ketenangan hati manusia. Orang yang terus memelihara dendam dan amarah pada akhirnya dapat kehilangan kedamaian dalam kehidupannya sendiri. Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami masyarakat: tidak semua kritik, ketidaksetujuan, ataupun keberanian menyampaikan kesalahan merupakan bentuk kebencian.
Mengkritik pemerintah tidak sama dengan membenci pemerintah.
Dalam perspektif Islam, mengingatkan pemimpin, menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, serta mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak adil merupakan bagian dari tanggung jawab moral umat. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang kebal terhadap kritik, sebab setiap pemimpin tetap memiliki tanggung jawab di hadapan Allah SWT dan rakyat yang dipimpinnya.
Kritik yang disampaikan dengan niat memperbaiki, berdasarkan fakta, serta dilakukan melalui cara yang bertanggung jawab justru dapat menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap negara.
Jangan sampai ajakan untuk tidak membenci berubah menjadi alasan untuk membungkam kritik. Sebaliknya, jangan pula kritik dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian.
### 1\. Landasan Al-Qur’an: Mengingatkan dan menegakkan keadilan
Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan penting bahwa umat Islam tidak boleh diam ketika menyaksikan kemungkaran dan ketidakadilan.
A. QS. Ali ‘Imran ayat 104 – Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Allah SWT berfirman:
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
Artinya:
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.”
Ayat ini menjadi landasan kewajiban moral untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam kehidupan bernegara, prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kritik terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat, pengawasan kekuasaan, dan penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI +1
B. QS. An-Nisa ayat 135 – Keadilan tidak boleh dikalahkan kepentingan
Allah SWT memerintahkan orang beriman agar menjadi penegak keadilan dan saksi karena Allah, sekalipun kesaksian itu memberatkan diri sendiri, orang tua, ataupun kerabat.
Maknanya, kebenaran tidak boleh dikorbankan karena kedekatan, jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan politik.
Dengan demikian, seorang Muslim tidak seharusnya membela kebijakan yang salah hanya karena pemimpinnya berasal dari kelompok atau pilihan politik yang didukungnya. Quran.com +1
C. QS. Al-Maidah ayat 8 – Jangan tidak adil karena kebencian
Allah SWT mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak membuat seseorang berlaku tidak adil.
Prinsip ini berlaku dua arah: jangan membenci pemerintah secara membabi buta, tetapi jangan pula membiarkan kesalahan pemerintah hanya karena takut atau terlalu fanatik terhadap kekuasaan.
Keadilan harus tetap menjadi ukuran utama.
### 2\. Landasan hadis: Menasihati pemimpin adalah bagian dari agama
A. Hadis riwayat Muslim Nomor 55
Rasulullah SAW bersabda:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
Artinya: “Agama adalah nasihat.”
Ketika para sahabat bertanya kepada siapa nasihat itu diberikan, Rasulullah menjawab, di antaranya, kepada para pemimpin kaum Muslimin dan masyarakat umum.
Hadis ini menunjukkan bahwa nasihat kepada pemimpin merupakan bagian dari nilai agama. Nasihat bukan berarti permusuhan, melainkan kepedulian terhadap kebaikan dan perbaikan kepemimpinan. Sunnah +1
B. Hadis riwayat Abu Dawud Nomor 4344
Rasulullah SAW bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
Artinya:
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim.”
Hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud Nomor 4344 dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani.
Pesannya sangat kuat: menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang melakukan kezaliman merupakan perbuatan yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam.
Namun, hadis ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, fitnah, ataupun tindakan melanggar hukum. Yang ditekankan adalah keberanian menyampaikan keadilan. Sunnah +1
### 3\. Landasan hukum negara: Kritik dilindungi konstitusi
Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi. Pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Rakyat juga memiliki hak untuk mengawasi serta menyampaikan pendapat.
Berikut beberapa landasan hukumnya:
| Peraturan | Substansi |
| ————————— | ——————————————————————————————— |
| UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) | Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. |
| UUD 1945 Pasal 28F | Hak mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. |
| UUD 1945 Pasal 28J | Hak dan kebebasan wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang sah. |
| UU No. 9 Tahun 1998 | Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. |
| UU No. 39 Tahun 1999 | Jaminan hak asasi manusia, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat. |
| UU No. 40 Tahun 1999 | Kemerdekaan pers dan fungsi pers dalam menyampaikan informasi serta melakukan kontrol sosial. |
UUD 1945 Pasal 28E dan 28F memberikan dasar konstitusional bagi kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. JDIH DPR RI +1
UU Nomor 9 Tahun 1998 bahkan secara tegas mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Pasal 5 memberikan hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Database Peraturan | JDIH BPK +1
### 4\. Kritik harus dibedakan dari fitnah, penghinaan, dan kebencian
Kebebasan berpendapat bukan berarti seseorang bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab.
Ada perbedaan mendasar antara kritik yang sehat dan serangan yang merusak.
| Kritik yang bertanggung jawab | Kebencian dan fitnah |
| ——————————– | ——————————- |
| Berdasarkan fakta | Berdasarkan kabar bohong |
| Mengoreksi kebijakan | Menyerang pribadi tanpa dasar |
| Meminta transparansi | Menyebarkan tuduhan tanpa bukti |
| Mengutamakan kepentingan rakyat | Menghasut permusuhan |
| Menggunakan jalur konstitusional | Mengajak melakukan kekerasan |
Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa kebebasan harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain. UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur kewajiban menghormati hukum, ketertiban umum, dan hak asasi orang lain. JDIH DPR RI +1
Bagi insan pers, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga memberikan landasan penting. Pasal 3 menyebut fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 6 menegaskan peran pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran untuk kepentingan umum. JDIH BPK +2
Artinya, kritik kepada pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum.
### 5\. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik masyarakat
Dalam negara demokrasi, kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan otomatis dianggap sebagai ancaman.
Ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran negara, pelayanan publik, penegakan hukum, kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun persoalan kesejahteraan rakyat, pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan secara terbuka dan berdasarkan data.
Sebaliknya, masyarakat juga harus memberikan kritik dengan bukti, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses hukum.
Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang hanya ingin mendengar pujian, melainkan pemerintah yang memiliki keberanian untuk menerima koreksi dan memperbaiki kekurangan.
### 6\. Kesimpulan: Jangan bungkam kebenaran atas nama kebencian
Ada satu pelajaran penting dari ajaran Islam dan konstitusi Indonesia.
Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Menghormati pemimpin bukan berarti mengharamkan kritik. Dan mencintai negara bukan berarti harus selalu membenarkan pemerintah.
Seseorang boleh mendukung pemerintah ketika kebijakannya benar, tetapi juga wajib memiliki keberanian moral untuk mengingatkan ketika ditemukan kebijakan yang keliru atau merugikan masyarakat.
Kritik yang disampaikan dengan kejujuran, niat memperbaiki, dan tanggung jawab merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa.
Jangan memelihara kebencian karena kebencian merusak hati. Namun, jangan pula mematikan suara kebenaran karena takut dianggap membenci kekuasaan.
Sebab, diam terhadap ketidakadilan bukanlah ukuran kecintaan kepada negara. Dan menyampaikan kebenaran tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai musuh pemerintah.
### Pesan Ketua Umum YLPK PERARI
HEFI IRAWAN, S.H., M.H.
Ketua Umum YLPK PERARI
“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun budaya kritik yang cerdas, santun, objektif, dan berdasarkan fakta.
Jangan menjadikan kebencian sebagai dasar perjuangan. Tetapi jangan pula menjadikan alasan menjaga persatuan sebagai alat untuk membungkam suara masyarakat.
Pemerintah perlu dikawal, kebijakan perlu diawasi, dan keadilan harus diperjuangkan.
Kami percaya, kritik yang konstruktif bukan untuk menjatuhkan negara, melainkan untuk memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.”
YLPK PERARI – Mengawal Hak Konsumen, Memperjuangkan Keadilan, dan Menjaga Kepentingan Rakyat.
### Referensi hukum dan keislaman
* Al-Qur’an, QS. Ali ‘Imran: 104 – [Kemenag RI](https://bimasislam.kemenag.go.id/al-quran/ali-imran?utm_source=chatgpt.com).
* Al-Qur’an, QS. An-Nisa: 135 – [Teks dan tafsir](https://quran.nu.or.id/an-nisa/135?utm_source=chatgpt.com).
* Al-Qur’an, QS. Al-Maidah: 8.
* Shahih Muslim No. 55 – [Hadis agama adalah nasihat](https://sunnah.com/muslim%3A55?utm_source=chatgpt.com).
* Sunan Abu Dawud No. 4344 – [Hadis menyampaikan keadilan kepada penguasa](https://sunnah.com/abudawud/39/54?utm_source=chatgpt.com).
* UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – [JDIH DPR RI](https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945?utm_source=chatgpt.com).
* UU No. 9 Tahun 1998 – [Database Peraturan BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478?utm_source=chatgpt.com).
* UU No. 39 Tahun 1999 – [Naskah UU HAM](https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/uu_39_99.pdf?utm_source=chatgpt.com).
* UU No. 40 Tahun 1999 – [Database Peraturan BPK](https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999?utm_source=chatgpt.com)
Catatan redaksi: Penjelasan mengenai pahala dan kewajiban kritik merupakan pemaknaan prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan nasihat kepada pemimpin, bukan pernyataan bahwa setiap kritik politik otomatis berpahala. Nilai dan hukumnya bergantung pada niat, kebenaran materi, cara penyampaian, serta akibat perbuatannya.
Berani menyampaikan kebenaran, tetap santun dalam perjuangan, dan teguh membela keadilan.
(BG)
