Kumala Pandeglang Tegas, Tolak Wacana Relokasi Badak Cula Satu

oleh

Pandeglang | Antero.co – Wacana pemindahan atau relokasi sejumlah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Pandeglang.

Ketua Kumala Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027, Sahrul Muhtarom, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana relokasi Badak Jawa apabila kebijakan tersebut dijadikan solusi utama atas ancaman kepunahan tanpa didahului kajian ekologis yang komprehensif dan jaminan keselamatan satwa.

Menurutnya, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang keberadaannya dapat dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Badak Jawa merupakan bagian dari ekosistem yang memiliki keterikatan dengan habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon. Oleh karena itu, setiap kebijakan konservasi harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, karakteristik habitat, perilaku satwa, serta keberlangsungan populasinya dalam jangka panjang.

“Kami secara tegas menolak apabila relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dipaksakan menjadi solusi konservasi. Jangan sampai atas nama penyelamatan, negara justru mengambil langkah yang berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi keberlangsungan spesies yang sudah berada di ambang kepunahan. Konservasi bukan sekadar memindahkan satwa, tetapi memastikan satwa tersebut mampu hidup, beradaptasi, dan berkembang biak secara alami,” tegas Sahrul pada awak media Selasa (17/12/2026).

Sahrul juga mengingatkan bahwa pengalaman pemindahan Badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK pada November 2025 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi.

Musofa dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah proses pemindahan dan kemudian dinyatakan mati pada 7 November 2025. Berdasarkan keterangan Balai TNUK, pemeriksaan menemukan sejumlah kondisi penyakit kronis dan infeksi parasit.

Menurut Sahrul, peristiwa tersebut tidak boleh sekadar dipandang sebagai kejadian teknis dalam proses konservasi. Peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh mengenai pemeriksaan kesehatan, kesiapan individu satwa, prosedur penanganan, risiko transportasi, hingga sistem pemantauan pasca pemindahan.

“Jika pemindahan dalam satu kawasan konservasi saja menyisakan pengalaman tragis seperti kasus Musofa, maka pemerintah harus jauh lebih berhati-hati ketika berbicara mengenai pemindahan lintas pulau. Kami tidak sedang menyimpulkan bahwa pemindahan menjadi penyebab tunggal kematian Musofa. Namun, peristiwa tersebut merupakan alarm serius bahwa setiap tindakan terhadap Badak Jawa memiliki risiko besar yang tidak boleh diremehkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahrul menilai bahwa alasan mitigasi bencana, seperti ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar kawasan Ujung Kulon, memang harus menjadi perhatian dalam strategi konservasi. Namun, pendekatan mitigasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan populasi.

Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka bagaimana kelayakan ekologis Alas Purwo akan diuji. Apakah ketersediaan pakan alami mencukupi sepanjang tahun? Bagaimana daya dukung habitat dan ketersediaan sumber air? Bagaimana kesesuaian ruang jelajah, tempat berkubang, serta kondisi vegetasi? Bagaimana potensi penyakit, interaksi dengan satwa lain, dan konflik dengan masyarakat sekitar?
Seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan penelitian ilmiah, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan taman nasional otomatis memiliki kesesuaian sebagai habitat Badak Jawa.

“Jangan sampai pemerintah terlalu fokus menghitung risiko bencana di Ujung Kulon, tetapi justru mengabaikan risiko ekologis di lokasi tujuan. Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo bukan berarti persoalan konservasi selesai. Justru pemerintah harus membuktikan bahwa kawasan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan dan reproduksi Badak Jawa secara berkelanjutan,” tambahnya.

Kumala Perwakilan Pandeglang berpandangan bahwa persoalan mendasar konservasi Badak Jawa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjaga habitat alaminya.

Pemerintah harus memprioritaskan penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pemantauan populasi berbasis teknologi, pengendalian spesies invasif, serta peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sahrul juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa.

“Jangan sampai persoalan mendasar di Ujung Kulon belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru lebih dahulu berbicara tentang memindahkan badaknya. Kalau memang ancaman bencana menjadi alasan utama, lalu sejauh mana kesiapan pemerintah memperkuat sistem mitigasi, pengawasan, dan perlindungan habitat di Ujung Kulon? Jangan sampai pemindahan menjadi jalan pintas untuk menghindari pekerjaan besar yang seharusnya dilakukan negara,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keberadaan Badak Jawa juga memiliki nilai ekologis, historis, dan identitas bagi masyarakat Pandeglang. Karena itu, masyarakat daerah tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam kebijakan konservasi yang menyangkut masa depan kawasan Ujung Kulon.

Kumala Perwakilan Pandeglang memahami bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya populasi pada satu kawasan. Namun, pengembangan habitat kedua harus dibedakan dari keputusan memindahkan individu Badak Jawa secara tergesa-gesa.

Terlebih, Kementerian Kehutanan melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026 menyatakan bahwa penjajakan Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah menyeluruh dan belum menjadi keputusan teknis pemindahan, baik terkait lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.

Atas dasar itu, KUMALA Perwakilan Pandeglang menyampaikan beberapa tuntutan:
Menolak relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum terdapat kajian ilmiah independen yang membuktikan kelayakan ekologis dan menjamin keselamatan satwa.

Mendesak Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian, dasar pertimbangan, analisis risiko, serta seluruh dokumen perencanaan pengembangan habitat kedua kepada publik.

Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap proses translokasi Badak Jawa, khususnya dengan menjadikan kasus kematian Musofa sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi.
Memprioritaskan penguatan perlindungan, pengawasan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan daya dukung habitat alami Badak Jawa di TNUK.

Melibatkan akademisi, ahli konservasi, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Memastikan pengembangan habitat kedua tidak mengurangi komitmen, anggaran, maupun tanggung jawab negara terhadap perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Menutup pernyataannya, Sahrul menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus ditempatkan di atas kepentingan kebijakan yang terburu-buru.

“Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi di atas peta. Ia adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk merencanakan rumah baru, sementara rumah terakhirnya belum benar-benar kita selamatkan. Kami tidak menolak inovasi konservasi, tetapi kami menolak kebijakan yang mempertaruhkan keselamatan Badak Jawa tanpa kepastian ilmiah. Menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan habitatnya, bukan sekadar memindahkan keberadaannya,” tutup Sahrul Muhtarom.

(BG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.