Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Bapas Kelas II Ciangir Diduga Asal Jadi, Sejumlah Kerusakan Mulai Terlihat

oleh

Tangerang | Antero.co – Proyek pembangunan gedung kantor sarana dan prasarana lingkungan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ciangir, Banten, menuai sorotan. Kegiatan yang mengacu pada kontrak WP.12.PAS PAS.12–PB.92.01-71 dengan nilai Rp 9.767.897.439,63, dan dikerjakan oleh PT Gunung Berkat Agung, diduga tidak dikerjakan sesuai standar teknis.

Pantauan awak media di lapangan menunjukkan sejumlah indikasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Pada area cut and fill tanah peninggian atau timbunan untuk konstruksi, terlihat jelas terjadi penurunan tanah, yang mengakibatkan beton tumbuk lantai kerja mengalami retak-retak. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa pemadatan tanah tidak dilakukan secara maksimal.

Selain itu, pembesian pada lantai beton diduga menggunakan wiremesh diameter 6 inci yang tidak sesuai standar (sering disebut “banci”). Jika benar, hal ini berpotensi membuat lantai beton mudah retak akibat beban struktur dan kondisi tanah timbunan yang tidak stabil.

Keanehan lain tampak pada penggunaan hebel sebagai bekisting (bagedisting) cor beton sloop, yang menimbulkan pertanyaan apakah material tersebut tercantum dalam spesifikasi teknis. Umumnya, bekisting menggunakan triplek tebal 12 mm atau material setara yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

Sejumlah temuan tersebut memunculkan dugaan adanya lemahnya pengawasan, baik dari pihak konsultan pengawas maupun dinas terkait yang seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai RAB, gambar kerja, dan standar konstruksi pemerintah.

Saat awak media mencoba meminta konfirmasi kepada pihak kontraktor, konsultan, maupun perwakilan instansi terkait, tak satu pun yang dapat memberikan keterangan hingga berita ini diturunkan.

Proyek dengan nilai miliaran rupiah ini selayaknya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai kaidah teknis, mengingat bangunan tersebut akan digunakan untuk pelayanan publik. Dugaan pekerjaan asal jadi dan pengawasan lemah harus segera ditindaklanjuti, demi memastikan kualitas bangunan serta penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran.

(Roy / Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.