Tangerang | Antero.co – Pemerintahan dan tata kelola desa kembali diuji dengan persoalan etika dan regulasi. Praktik rangkap jabatan yang melibatkan pejabat publik marak menuai sorotan tajam dari kalangan pengamat dan masyarakat.
Salah satu kasus menonjol ditemukan di Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, di mana Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berinisial M diketahui menjabat secara aktif sekaligus sebagai guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di salah satu Sekolah Dasar (SD) di wilayah Panongan.
Temuan ini memicu kritik keras karena bertentangan secara frontal dengan regulasi normatif yang melarang aparatur pemerintah merangkap jabatan di lembaga legislatif tingkat desa.
*Tembus Aturan:* UU Desa dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tegaskan Larangan
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, independensi BPD sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah desa wajib dijaga secara mutlak tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest).
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 63 huruf c secara tegas menyatakan bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai pelaksana pemerintahan desa dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
Aturan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, khususnya pada Pasal 17 huruf g dan Pasal 26 huruf c, yang melarang calon maupun anggota BPD merangkap jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun frasa yang tercantum bersifat umum, status kepegawaian ASN dan PPPK masuk dalam kategori mutlak yang dilarang melakukan rangkap jabatan, mengingat kedudukan mereka digaji oleh keuangan negara dan terikat penuh pada regulasi kepegawaian negara serta kode etik Aparatur Sipil Negara.
*Desakan Evaluasi untuk Dinas Pendidikan dan PGRI Kabupaten Tangerang*
Menanggapi rangkap jabatan tersebut, warga mendesak agar instansi berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam.
Sorotan utama diarahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang, mengingat status yang bersangkutan sebagai tenaga pendidik berstatus PPPK di bawah naungan pembinaan Dinas Pendidikan.
Rangkap jabatan ini dinilai tidak hanya mencederai prinsip profesionalitas aparatur negara, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi tugas pelayanan publik di dunia pendidikan maupun efektivitas fungsi pengawasan di lembaga BPD Desa Munjul.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait baik dari unsur pimpinan PGRI Kabupaten Tangerang maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan resmi terkait langkah penindakan atau klarifikasi atas temuan rangkap jabatan tersebut.
(BG)
