Tangerang | Antero.co – Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, mengenai aktivitas *cut and fill* di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, kini memunculkan pertanyaan baru mengenai tanggung jawab pengawasan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud.
Saat ditemui awak media di Kantor DPC PKB Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi menyatakan, “Saya kurang tahu karena wilayah itu bukan dapil saya. Yang pasti tahu yang punya dapil.”
Pernyataan tersebut menarik perhatian karena Kecamatan Sindang Jaya merupakan bagian dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, tempat Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud terpilih pada periode 2024–2029.
Selain Muhammad Amud, terdapat delapan anggota DPRD lainnya dari Dapil IV yang meliputi Pasar Kemis, Sindang Jaya, dan Rajeg.
Pernyataan Ustur Ubadi secara tidak langsung mengarahkan pertanyaan publik kepada Muhammad Amud dan delapan wakil rakyat dari Dapil IV. Apakah mereka telah mengetahui dan menindaklanjuti persoalan tersebut?
Padahal, fungsi pengawasan DPRD secara kelembagaan tidak dibatasi daerah pemilihan.
Persoalan semakin serius karena mobilisasi truk pengangkut tanah dari lokasi yang disebut sebagai lahan Suvarna Sutera menuju kawasan pembangunan Nexen diduga berpotensi merusak jalan yang dibangun menggunakan APBD.
Jalan dibangun dari uang rakyat, bukan untuk dirusak demi kepentingan pengusaha!**
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup didesak memeriksa legalitas aktivitas pengerukan, batas muatan kendaraan, serta kondisi jalan yang dilalui truk tanah.
Kini pertanyaan publik tertuju kepada dua pimpinan DPRD tersebut. Apakah Muhammad Amud akan mengambil langkah pengawasan terhadap aktivitas di daerah pemilihannya? Dan apakah Ustur Ubadi akan menjalankan fungsi pengawasan Komisi IV tanpa membatasi persoalan berdasarkan dapil?
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya pelanggaran perizinan maupun kerusakan jalan akibat mobilisasi truk tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Muhammad Amud, Ustur Ubadi, pihak Suvarna Sutera, serta instansi terkait.
(BG)
