Kabupaten Tangerang | Antero.co – Komitmen PT Telkom Indonesia beserta mitranya terkait standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kini menjadi sorotan tajam. Meski merupakan perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), fakta di lapangan menunjukkan adanya pengabaian serius terhadap keselamatan nyawa pekerja.
Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu malam (01/04/2026) di Jalan Raya Serang, ditemukan aktivitas pengerjaan jaringan oleh petugas yang diduga dari mitra PT Telkom.
Para pekerja tersebut kedapatan bekerja di ketinggian tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Selain tidak mengenakan helm dan rompi pengaman, mereka terlihat menggunakan tangga berbahan aluminium, yang secara teknis sangat berisiko memicu kecelakaan fatal akibat hantaran listrik.
Padahal, dalam konfirmasi sebelumnya pada pekan lalu, pihak PT Telkom Akses (TA) yang berkantor di kawasan Pemerintahan Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa seluruh pekerja maupun mitra wajib mengutamakan prinsip K3. Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan.
Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi di lokasi tidak memberikan jawaban pasti terkait ketiadaan standar pengamanan tersebut.
Hal ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, mengingat lemahnya pengawasan dari manajemen terhadap para pelaksana proyek di lapangan.
Sangat disayangkan, instansi sekelas BUMN yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan regulasi ketenagakerjaan justru terkesan lalai.
Pengabaian ini tidak hanya melanggar aturan internal perusahaan, tetapi juga menabrak regulasi negara yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Telkom terkait belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai temuan pelanggaran prosedur keselamatan yang berulang kali terjadi ini.
*Aturan yang Berlaku Terkait K3*
Tindakan pengabaian keselamatan kerja tersebut melanggar beberapa landasan hukum utama di Indonesia:
1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja:
Mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi tenaga kerja. Pengurus atau pimpinan tempat kerja wajib menyediakan APD secara cuma-cuma dan memastikan alat tersebut digunakan sesuai standar.
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86 & 87):
Menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas K3. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
3. Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang K3 Dalam Pekerjaan di Ketinggian:
Secara spesifik mengatur bahwa pekerjaan di atas ketinggian (termasuk menggunakan tangga atau memanjat tiang) wajib menggunakan perangkat pelindung jatuh (full body harness), helm, dan peralatan yang tidak menghantarkan listrik jika berada di dekat jaringan kabel. Penggunaan tangga aluminium pada pekerjaan jaringan listrik/kabel sangat dilarang karena risiko konduktivitas.
4. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3):
Mewajibkan perusahaan (terutama BUMN dan mitra-mitranya) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap operasional lapangan guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
(Soleh)
