Serang | Antero.co – Ijin pak, pada saat kami melakukan pembersiha’ saluran dreanase kami memang mengunakan akses tersebut, namun ada kerusakan itu sedikit terkait conblok pecah bukan berarti akses menuju area pemakama’ tersebut tidak bisa di lewat dan ijin pak lurah itu media terlalu membesar-besarkan berita, pembersihan saluran air itu kami yang meminta dan kami sebagai warga yang akan memperbaiki kerusakan nya juga cuma sedikit dan warga gak harus berhati-hati karena masih bisa di lalui kerusakan sedikit dibesar besarkan
Masyarakat residen dalam hal ini di wakili ketua RW, meminta hak jawab pemberitaan tersebut agar masyarakat residen tidak merasa di adu domba
Intinya Tidak ada kerusakan parah di jalan akses ke pemakaman
Demikianlah pernyataan ketua RW melalui WA Lurah kepuren
PERNYATAAN MUJI ROHMAN — KETUA DEWAN KOTA SERANG
Saya akan meneruskan ke komisi 4 sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini .
DASAR HUKUM: Pembersihan Saluran Lintas Wilayah Tanpa Koordinasi & Masuknya Alat Berat ke Aset Desa/Kabupaten
1. Koordinasi Lintas Wilayah & Kewenangan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 38 ayat (1) & (2):
Penyelenggaraan urusan pemerintahan antar-daerah wajib dikoordinasikan agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung. Pelaksanaan kegiatan yang berdampak lintas wilayah wajib melibatkan pemerintah daerah/desa yang terdampak dalam perencanaan maupun pelaksanaan.
Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah, Pasal 5:
Kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama antar-kelurahan/desa atau antar-kabupaten/kota wajib disepakati bersama sebelum dilaksanakan, termasuk pemanfaatan akses jalan dan aset publik.
2. Akses & Penggunaan Aset Jalan/Aset Daerah
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 13 ayat (1) & Pasal 14 ayat (1):
Jalan kabupaten/kota adalah aset daerah yang pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap penggunaan jalan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan wajib mendapat izin dari pengelola jalan dan penanggung jawab kegiatan wajib mengembalikan kondisi jalan seperti semula setelah selesai pekerjaan.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (2):
Pihak manapun yang akan menggunakan, melintasi, atau melakukan aktivitas di atas aset desa wajib berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa terlebih dahulu. Kerusakan yang timbul wajib diperbaiki.
3. Tanggung Jawab Kerusakan Akibat Alat Berat
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 36 ayat (1):
Penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan bertanggung jawab atas kerusakan pada aset pihak ketiga yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan, terlepas dari seberapa besar kerusakan tersebut.
Pasal 85 ayat (1):
Masyarakat berhak mendapat ganti kerugian atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pekerjaan konstruksi tanpa dipersyaratkan pembuktian kerusakan yang besar.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 1365 KUHPerdata:
Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Tidak bisa dihindari dengan alasan “kerusakan kecil” atau “masih bisa dilewati”.
Poin Penting Penjelasan
Bukan soal besar-kecilnya kerusakan Prinsip hukum: rusak = perbaiki. Tidak ada pengecualian “sedikit rusak boleh dibiarkan”
Tidak boleh tanpa koordinasi Memasuki aset desa/kabupaten dengan alat berat wajib izin & koordinasi terlebih dahulu
Warga tidak wajib memperbaiki Tanggung jawab ada pada pihak yang melaksanakan pekerjaan, bukan warga terdampak
Dewan melalui Komisi 4 berwenang Memanggil pihak terkait, meminta penjelasan, dan memastikan perbaikan dilakukan sesuai ketentuan
Inti: Bahkan jika benar kerusakan terlihat ringan, prinsip hukum tetap berlaku: siapa yang melaksanakan aktivitas yang menyebabkan kerusakan, dialah yang wajib mengembalikannya ke kondisi semula — selengkap dan sebaik sebelum pekerjaan dimulai
(Syarif)
