UU Perampasan Aset Telah Disahkan: Pemerintah dan DPR Harus Menjamin Pelaksanaannya tidak Menjadi Alat Kesewenang-Wenangan

oleh

Catatan Hukum dan Rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI

Oleh: Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR RI pada 19 November 2026 patut diberikan apresiasi.

Setelah melalui perjalanan panjang, Indonesia akhirnya memiliki landasan legislasi yang lebih komprehensif untuk mengejar, merampas, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Kehadiran undang-undang ini merupakan langkah penting dalam pemberantasan korupsi, kejahatan narkotika, perdagangan orang, dan berbagai kejahatan ekonomi yang selama ini memberikan keuntungan sangat besar kepada para pelakunya.

Namun, sebagai negara hukum, kita tidak boleh hanya berbangga atas lahirnya suatu undang-undang.

Keberhasilan sebuah undang-undang bukan ditentukan oleh keberanian pembentuknya memberikan kewenangan kepada negara, melainkan oleh kemampuan hukum membatasi kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan.

Dalam konteks itulah saya memandang perlu menyampaikan sejumlah catatan hukum dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI.

I. TANTANGAN SESUNGGUHNYA DIMULAI SETELAH PENGESAHAN

Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang yang baru disetujui tersebut adalah Pasal 73, yang mewajibkan seluruh peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan.

Sementara Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas.

Artinya, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan Pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaannya.

Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan bagaimana aset hasil kejahatan dapat dirampas, tetapi juga wajib mengatur bagaimana aset tersebut disimpan, dikelola, dinilai, dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan diawasi.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap orang yang ternyata tidak bersalah atau terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah.

Menurut saya, terdapat sejumlah materi yang harus mendapat perhatian khusus dalam penyusunan peraturan pelaksanaan.

II. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN

Dasar hukum: Pasal 30 dan Pasal 31, khususnya Pasal 31 ayat (3).

Pasal 31 ayat (3) secara tegas memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini sangat penting karena tindakan pemblokiran dan penyitaan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi seseorang atau badan usaha.

Bayangkan apabila rekening perusahaan diblokir, kemudian perusahaan tersebut tidak dapat membayar karyawannya, memenuhi kontrak, atau menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila kemudian terbukti bahwa aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana, timbul pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut?

Menurut saya, PP harus mengatur secara jelas:

1. Tata cara pengajuan dan pembayaran ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan.
2. Metode penilaian dan pembuktian kerugian yang dapat dimintakan penggantian.
3. Batas waktu pembayaran setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Mekanisme penganggaran dan kesiapan dana abadi yang menjadi sumber pembayaran sebagaimana disebut Pasal 31 ayat (2).
5. Prosedur penyelesaian apabila pembayaran ganti kerugian terlambat atau tidak dilaksanakan.

Perlu pula dicermati bahwa Pasal 31 ayat (1) membatasi besaran ganti kerugian sampai nilai aset yang diblokir atau disita.

Padahal kerugian riil seseorang dalam keadaan tertentu dapat melampaui nilai aset tersebut.

Masalah batas maksimum ini tidak dapat begitu saja diperbaiki dengan PP karena telah ditentukan oleh UU. Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasinya apabila ternyata menghalangi pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Negara tidak boleh memperoleh kewenangan merampas aset tanpa sekaligus memikul tanggung jawab atas kesalahan penggunaan kewenangan tersebut.

III. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET

Dasar hukum: Pasal 56 sampai dengan Pasal 60.

Pasal 60 memerintahkan pengaturan lebih lanjut tata cara pengelolaan aset melalui PP.

Menurut saya, inilah salah satu peraturan pelaksanaan yang paling menentukan keberhasilan UU Perampasan Aset.

PP tersebut setidaknya harus mengatur empat persoalan mendasar.

Pertama, sistem pencatatan dan penyimpanan aset.

Setiap aset yang disita wajib memiliki identitas, dokumentasi, berita acara, nilai, lokasi penyimpanan, dan penanggung jawab yang jelas.

Harus tersedia mekanisme pengamanan terhadap penggantian, penghilangan, pemindahan, atau pengurangan nilai aset.

Kedua, standar penilaian aset secara independen.

Penilaian terhadap tanah, bangunan, saham, perusahaan, kendaraan, emas, maupun aset digital harus menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilai harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan.

Ketiga, pengaturan penjualan aset.

Pasal 58 membuka kemungkinan penjualan aset yang cepat rusak, mengalami penurunan nilai, atau biaya penyimpanannya tidak sebanding dengan nilainya, sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme ini harus diatur sangat ketat.

Penjualan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan Pasal 58, termasuk penetapan hakim, serta menggunakan penilaian yang objektif dan prosedur transparan.

Perlu ada larangan praktik penjualan aset kepada pihak yang mempunyai hubungan kepentingan dengan pejabat pengelola maupun penegak hukum.

Keempat, pengembalian aset apabila perampasan ditolak pengadilan.

PP harus memastikan bahwa aset atau hasil penjualannya beserta hasil pengelolaan yang menjadi hak pemilik dikembalikan secara tepat waktu.

Jangan sampai seseorang berhasil memenangkan perkaranya, tetapi harus menghadapi proses birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan kembali hartanya sendiri.

IV. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYESUAIAN BATAS MINIMUM NILAI ASET

Dasar hukum: Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6 ayat (2) menetapkan batas minimum Rp1 miliar untuk perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku.

Pasal 6 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur perubahan nilai minimum tersebut melalui PP apabila diperlukan.

Menurut saya, kewenangan ini harus digunakan secara hati-hati.

Perubahan batas minimum aset tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif ataupun kepentingan sesaat.

Pemerintah harus menggunakan indikator ekonomi yang objektif, mempertimbangkan inflasi, nilai aset, efektivitas penegakan hukum, dan asas proporsionalitas.

Setiap perubahan harus disertai argumentasi akademis dan dibuka untuk partisipasi publik.

Namun, kewenangan mengubah nilai minimum melalui PP tidak boleh dipergunakan untuk memperluas jenis tindak pidana atau mengubah syarat perampasan di luar yang diperbolehkan oleh UU.

V. PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGELOLA ASET

Dasar hukum: Pasal 53 ayat (3).

Naskah undang-undang memerintahkan pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden, dengan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.

Badan tersebut akan menguasai dan mengelola aset yang nilainya berpotensi sangat besar.

Oleh sebab itu, Perpres harus mengatur struktur organisasi, pengangkatan pejabat, kualifikasi profesional, pembagian tanggung jawab, sistem audit, serta pengendalian konflik kepentingan.

Menurut saya, badan pengelola tidak boleh menjadi tempat penampungan jabatan atau kepentingan kelompok tertentu.

Para pengelolanya harus memiliki kompetensi dalam bidang hukum, akuntansi, pengelolaan kekayaan, dan keuangan negara.

Perpres juga harus menetapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat dan kewajiban membuka informasi pengelolaan aset kepada publik dengan tetap melindungi data yang menurut hukum bersifat rahasia.

VI. PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWAS YANG BENAR-BENAR INDEPENDEN

Dasar hukum: Pasal 61 sampai dengan Pasal 67, khususnya Pasal 67.

Saya memandang keberadaan badan pengawas tidak kalah penting dibandingkan badan pengelola.

Bahkan, badan pengawas akan menjadi salah satu penentu apakah UU Perampasan Aset benar-benar mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Badan ini mempunyai tugas mengawasi seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset, menerima pengaduan masyarakat, memeriksa pelanggaran kode etik, serta menjatuhkan sanksi etik sesuai kewenangan yang diberikan UU.

Karena itu, Perpres harus menjamin:

1. Proses seleksi anggota yang transparan, objektif, dan bebas konflik kepentingan.
2. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang mudah diakses.
3. Kewajiban pemeriksaan atas setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan.
4. Hak pihak yang diperiksa untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil.
5. Keterbukaan laporan hasil pengawasan dengan memperhatikan kerahasiaan yang dilindungi UU.
6. Mekanisme koordinasi dengan lembaga penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana.

Yang harus dihindari adalah keadaan ketika badan pengawas secara formal disebut independen, tetapi secara faktual tidak berani memeriksa penyalahgunaan kewenangan.

Perlu pula ditegaskan bahwa Perpres tidak boleh menciptakan jenis pidana baru atau memperluas sanksi melampaui dasar yang telah ditentukan oleh undang-undang.

VII. PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET

Dasar hukum: Pasal 68 ayat (3).

Salah satu kemajuan penting dalam UU Perampasan Aset adalah kewajiban membangun sistem informasi pengelolaan aset berbasis teknologi yang terintegrasi.

Menurut saya, Perpres harus mewajibkan adanya sistem pencatatan digital yang memungkinkan setiap tindakan terhadap aset dapat ditelusuri.

Mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, penilaian, penyimpanan, hingga penjualan dan pengembalian aset harus memiliki rekam jejak yang dapat diaudit.

Sistem ini harus dilengkapi dengan pengamanan data, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, serta mekanisme pendeteksian perubahan atau manipulasi data.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bergantung pada laporan tertulis pejabat, melainkan juga dapat dilakukan melalui data yang dapat diverifikasi.

VIII. MAHKAMAH AGUNG PERLU MENYIAPKAN PEDOMAN TEKNIS PERADILAN

Selain PP dan Perpres, menurut saya Mahkamah Agung perlu mengkaji kebutuhan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam ruang kewenangannya, sepanjang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan hukum acara yang telah ditentukan UU.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 18 dan Pasal 21 mengenai izin pemblokiran dan penyitaan oleh pengadilan, Pasal 29 mengenai pengumuman, Pasal 33 mengenai hukum acara, serta Pasal 36 dan Pasal 37 mengenai pembuktian.

Pedoman tersebut perlu memberi perhatian terhadap:

1. Standar pemeriksaan hakim sebelum memberikan izin tindakan terhadap aset.
2. Keabsahan dan autentikasi alat bukti elektronik.
3. Tata cara perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.
4. Pemberitahuan yang efektif kepada pihak yang berkepentingan.
5. Pemeriksaan keberatan dan permohonan ganti kerugian.

Namun, PERMA hanya boleh mengatur hal-hal yang berada dalam kewenangan Mahkamah Agung. Peraturan tersebut tidak boleh memperluas kewenangan perampasan atau mengurangi hak yang telah dijamin undang-undang.

IX. ADA PERSOALAN YANG TIDAK CUKUP DISELESAIKAN MELALUI PP ATAU PERPRES

Saya ingin memberikan perhatian khusus terhadap Pasal 30 ayat (5) yang membatasi hak mengajukan keberatan bagi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau berstatus daftar pencarian orang, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadirannya, dan/atau advokatnya.

Ketentuan ini berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, terutama jika ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh kesempatan menguji keabsahan perampasan aset melalui bantuan advokat.

Negara memang berhak mengambil tindakan terhadap orang yang melarikan diri dari proses hukum.

Akan tetapi, pelarian seseorang tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh harta kekayaannya berasal dari kejahatan.

Apabila permasalahannya menyangkut pembatasan hak yang ditetapkan langsung oleh UU, perbaikannya harus ditempuh melalui evaluasi dan perubahan UU oleh Pemerintah bersama DPR, atau melalui pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

PP dan Perpres tidak boleh digunakan untuk mengubah substansi UU, apalagi mengurangi hak-hak konstitusional warga negara.

Persoalan lain yang perlu dievaluasi adalah Pasal 72, yang membatasi penerapan mekanisme perampasan aset baru terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU berlaku.

Pemerintah dan DPR perlu menjelaskan secara terbuka konsekuensi pembatasan tersebut terhadap penelusuran aset hasil kejahatan masa lalu.

Jangan sampai masyarakat keliru memahami bahwa aset hasil korupsi yang dilakukan sebelum UU ini berlaku menjadi kebal dari proses hukum.

Kewenangan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang telah berlaku harus tetap ditegakkan.

X. DPR TIDAK BOLEH BERHENTI PADA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG

Pengesahan UU bukanlah akhir dari tanggung jawab DPR.

DPR mempunyai fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh peraturan pelaksanaan disusun tepat waktu dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan UU.

Saya menyarankan agar DPR, khususnya komisi yang membidangi penegakan hukum, melakukan pengawasan secara berkala terhadap kesiapan pemerintah selama masa persiapan pelaksanaan.

Pemerintah perlu menyampaikan laporan kemajuan penyusunan PP dan Perpres, pembentukan badan pengelola dan pengawas, kesiapan anggaran, serta pembangunan sistem informasi pengelolaan aset.

Penyusunan peraturan pelaksanaan juga harus membuka ruang partisipasi masyarakat, kalangan akademisi, praktisi hukum, organisasi advokat, lembaga antikorupsi, dan kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan korban kejahatan.

Setiap rancangan peraturan hendaknya dipublikasikan sebelum ditetapkan agar dapat memperoleh tanggapan publik.

XI. PENUTUP: JANGAN SAMPAI KEJAHATAN BERHASIL DIBERANTAS, TETAPI KEADILAN JUSTRU DIKORBANKAN

Saya mendukung keberadaan UU Perampasan Aset sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan narkotika, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Pelaku kejahatan tidak boleh dibiarkan menikmati kekayaan yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.

Akan tetapi, saya juga mengingatkan bahwa besarnya kewenangan negara harus selalu diimbangi dengan kuatnya mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum.

Pemerintah harus menjadikan penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai kesempatan untuk membangun sistem yang transparan, profesional, objektif, dan berkeadilan.

DPR harus memastikan bahwa tujuan pemberantasan kejahatan tidak bergeser menjadi pembenaran bagi tindakan sewenang-wenang.

Jangan sampai kita berhasil membangun undang-undang yang sangat kuat untuk merampas aset hasil kejahatan, tetapi gagal membangun sistem yang sama kuatnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sebab, ukuran keberhasilan negara hukum bukan hanya kemampuannya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga kemampuannya melindungi orang yang tidak bersalah.

Harta hasil kejahatan harus dirampas untuk kepentingan rakyat. Tetapi hak milik yang sah, hak atas pembelaan, dan hak atas keadilan tidak boleh ikut dirampas.

Itulah prinsip yang menurut saya harus menjadi landasan Pemerintah dan DPR dalam mengawal pelaksanaan UU Perampasan Aset.

Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.