Tangerang | Antero.co – Sengketa tanah yang berujung pada dugaan kriminalisasi kembali mencuat di wilayah Tangerang. Dua warga, Saripudin dan Ata, resmi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor perkara 477/Pdt.G/2026/PN Tng, yang turut menyeret aparat kepolisian sebagai pihak tergugat.
Gugatan ini tidak hanya ditujukan kepada individu bernama Saenudin dan Alex Srijaya, tetapi juga kepada institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Resor Kota Tangerang, yang diduga telah bertindak tidak profesional dalam menangani perkara.
Diduga Ada Kriminalisasi dalam Sengketa Perdata
Perkara bermula saat para penggugat, yang merupakan ahli waris sah dari almarhum Sakman bin Markuta, melakukan pengecekan atas tanah warisan seluas ±4.300 m² di Desa Sentul, Balaraja.
Namun, mereka justru menemukan tanah tersebut telah dikuasai pihak lain dan dipagar tanpa izin.
Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum, para penggugat justru dilaporkan secara pidana oleh pihak yang diduga menguasai lahan tersebut, dengan tuduhan pengerusakan dan pencurian dengan pemberatan.
“Ini yang menjadi janggal. Ahli waris datang ke tanahnya sendiri, tapi justru dilaporkan secara pidana,” ungkap salah satu sumber dari pihak penggugat.
Polisi Disorot: Prosedur Dipertanyakan
Dalam gugatannya, para penggugat menilai proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengandung kejanggalan serius, antara lain:
Tidak pernah ditunjukkannya alas hak kepemilikan pelapor
Tetap diprosesnya laporan pidana meskipun objek masih sengketa perdata
Dugaan adanya keberpihakan oknum penyidik dalam perkara
Nama seorang oknum penyidik bahkan secara eksplisit disebut dalam gugatan, yang diduga memiliki peran sentral dalam proses hukum yang dinilai tidak transparan tersebut.
Indikasi “Main Mata” dan Tekanan terhadap Kuasa Hukum
Yang lebih mengkhawatirkan, dalam uraian gugatan disebutkan adanya dugaan upaya intervensi terhadap kuasa hukum penggugat.
Salah satu tergugat disebut sempat menghubungi kuasa hukum agar mengundurkan diri dari perkara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tekanan yang tidak patut dalam proses penegakan hukum.
Selain itu, penggugat juga menduga adanya persengkongkolan antara pihak swasta dan oknum aparat, yang mengarah pada dugaan rekayasa perkara pidana untuk melemahkan posisi ahli waris.
Libatkan DPR RI untuk Pengawasan
Menariknya, dalam gugatan ini, penggugat juga melibatkan Komisi III DPR RI sebagai Turut Tergugat. Hal ini dimaksudkan agar lembaga legislatif turut melakukan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk upaya serius untuk membuka perkara ke ranah yang lebih luas dan transparan.
Sidang Perdana: Tergugat Tidak Hadir
Pada sidang perdana yang telah dijadwalkan, pihak tergugat dilaporkan tidak hadir. Ketidakhadiran ini berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa pihak tergugat tidak siap menghadapi proses pembuktian di pengadilan.
Ujian Integritas Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh isu klasik dalam penegakan hukum di Indonesia: ketika perkara perdata ditarik ke ranah pidana.
Jika dugaan dalam gugatan terbukti, maka hal ini tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Pengadilan Negeri Tangerang kini menjadi arena penting untuk menguji:
Apakah benar terjadi penyalahgunaan kewenangan?
Ataukah ini sekadar sengketa biasa yang dibesar-besarkan?
Publik menunggu, apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau justru tunduk pada kepentingan tertentu.
(Acong)
