Banten | Antero.co – Penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, terus disuarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Provinsi Banten.
Kali ini, BAPERA Banten secara resmi menyuarakan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, sebagai bentuk sikap organisasi dalam menjaga kelestarian Badak Jawa sekaligus mempertahankan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir spesies langka tersebut.
Ketua Harian DPD BAPERA Banten, H. Adam Adhary atau Adam AY, mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk bersama-sama bersikap kritis, mengawal kebijakan pemerintah, serta menolak wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, yang sebelumnya dikemukakan Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Adam, persoalan Badak Jawa bukan hanya menyangkut konservasi satwa, melainkan juga menyangkut tanggung jawab menjaga warisan kekayaan alam Banten yang memiliki nilai penting bagi Indonesia dan dunia.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten, tokoh masyarakat, pemuda, aktivis lingkungan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersikap kritis. Jangan diam ketika masa depan Badak Jawa dan kelestarian Ujung Kulon dipertaruhkan. Kita harus bersatu menyuarakan penyelamatan Badak Jawa agar tetap lestari di habitat aslinya, tanah Banten,” tegas Adam, di sela-sela persiapan Apel Akbar Satlinmas, di Kota Serang, Selasa 17 November 2026.
Ia menilai, upaya penyelamatan Badak Jawa seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan sistem perlindungan habitat, pengamanan kawasan, mitigasi bencana, serta pemberantasan perburuan dan pencurian satwa dilindungi.
“Jangan sampai solusi yang ditawarkan justru memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain. Ujung Kulon harus diperkuat, bukan ditinggalkan. Kami tidak menolak konservasi, tetapi menolak kebijakan yang belum terbukti secara ilmiah dan berpotensi membahayakan keselamatan Badak Jawa,” ujarnya.
Wajib Transparan, Jangan Ada Kepentingan Tersembunyi
Dalam kesempatan tersebut, Adam juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah mengenai seluruh rencana, kajian, dan aktivitas yang berkaitan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia menyinggung catatan penelitian historis tahun 1855 oleh Kwasi Boachi yang menyebut adanya temuan lapisan batubara di kawasan Teluk Ujung Kulon.
Menurut Adam, catatan sejarah tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kepentingan pertambangan saat ini. Namun, informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, maupun rencana pemanfaatan sumber daya di dalam dan sekitar kawasan Ujung Kulon merupakan hal yang patut dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang tidak ada kepentingan lain, pemerintah harus berani membuka seluruh informasi dan kajian yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon. Jangan sampai ada konflik kepentingan yang tersembunyi di balik kebijakan konservasi,” ungkapnya.
Adam menegaskan, masyarakat Banten memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan strategis yang menyangkut kawasan konservasi yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.
Menurutnya, konservasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan kawasan dari segala bentuk kepentingan yang dapat mengancam kelestariannya.
BAPERA Banten Sampaikan 7 Tuntutan
Sebagai bentuk sikap dan tanggung jawab organisasi, DPD BAPERA Banten menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat dan Kementerian Kehutanan.
*MENOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA*
BAPERA Banten menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum seluruh kajian ilmiah, ekologis, kesehatan, dan keselamatan satwa dibuktikan secara independen dan transparan.
*PERKUAT PERLINDUNGAN UJUNG KULON*
Mendesak pemerintah meningkatkan sistem perlindungan, pengamanan, patroli, pengawasan kawasan, serta mitigasi bencana di Taman Nasional Ujung Kulon agar Badak Jawa tetap aman dan lestari di habitat aslinya.
*USUT TUNTAS PENCURIAN DAN PERBURUAN BADAK*
Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pencurian dan perburuan Badak Jawa hingga ke seluruh jaringan dan aktor yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi penadah, pendana, maupun pengendali kejahatan terhadap satwa dilindungi.
*BUKA SELURUH DOKUMEN KAJIAN KEPADA PUBLIK*
Meminta pemerintah membuka seluruh dokumen kajian ekologis, kesehatan, genetika, serta kebijakan translokasi Badak Jawa agar masyarakat dapat mengetahui dasar ilmiah dan pertimbangan di balik rencana tersebut.
*EVALUASI KEMATIAN MUSOFA*
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kematian Badak Jawa bernama Musofa, termasuk pemeriksaan kesehatan, protokol pemindahan, kelayakan translokasi, serta sistem pengawasan dan penanganan pascapemindahan satwa langka.
*LIBATKAN MASYARAKAT BANTEN DAN PARA AHLI*
Menuntut keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat Banten, ilmuwan independen, ahli konservasi, akademisi, organisasi perlindungan satwa, dan masyarakat sipil dalam setiap proses kajian maupun pengambilan keputusan mengenai masa depan Badak Jawa.
*JAMIN KELESTARIAN KAWASAN KONSERVASI*
Meminta pemerintah menjamin tidak ada perubahan status, peruntukan, maupun pemanfaatan kawasan konservasi yang dapat mengancam kelestarian habitat Badak Jawa. Seluruh informasi mengenai penelitian geologi, potensi sumber daya alam, perizinan, dan rencana pemanfaatan kawasan harus disampaikan secara transparan.
Badak Jawa Kebanggaan Banten, Jangan Biarkan Hilang dari Tanah Kelahirannya
Adam AY menegaskan bahwa tujuh tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi BAPERA Banten dalam mengawal kepentingan lingkungan hidup dan kelestarian kekayaan alam daerah.
Ia mengingatkan bahwa Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka dan terancam punah di dunia. Keberadaannya di Ujung Kulon bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Banten, tetapi juga tanggung jawab besar bangsa Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia.
Karena itu, menurutnya, pemerintah harus mengedepankan kehati-hatian dan tidak mengambil keputusan strategis hanya berdasarkan pertimbangan sepihak.
“Kami ingin Badak Jawa tetap hidup, berkembang biak, dan lestari di Ujung Kulon. Jangan jadikan Badak Jawa sebagai objek proyek atau sekadar komoditas program konservasi. Ini adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama,” kata Adam.
Ia kembali menyerukan kepada masyarakat Banten agar tidak bersikap apatis terhadap persoalan tersebut. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan yang menyangkut Ujung Kulon benar-benar berpihak pada kepentingan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan semata-mata persoalan BAPERA, tetapi persoalan seluruh masyarakat Banten dan bangsa Indonesia. Mari kita jaga Ujung Kulon, selamatkan Badak Jawa, dan pastikan generasi mendatang masih bisa menyaksikan satwa kebanggaan Indonesia ini hidup di habitat aslinya,” pungkasnya.
(BG)





