Tangerang | Antero.co – Aktivis pemerhati lingkungan, kontrol sosial, sekaligus pengurus Forum Media Banten Ngahiji (FMBN), Solehuddin Rais, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, apapun alasannya.
Pernyataan sikap itu disampaikan Solehuddin di Sekretariat FMBN di Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (17/11/2026), menanggapi wacana yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
“Saya, Solehuddin, atas nama pribadi dan FMBN, dengan tegas menolak Badak Ujung Kulon dipindahkan ke Alas Purwo, apapun alasannya. Baik alasan tsunami, alasan Anak Krakatau, alasan investor, maupun alasan habitat kedua. Badak Jawa itu rumahnya di Ujung Kulon, Banten. Jangan dicabut dari rumahnya sendiri,”tegas Solehudin.
Solehuddin menilai, wacana pemindahan yang dikemas dengan alasan penyelamatan dari ancaman bencana alam justru sangat berisiko membunuh badak itu sendiri.
“Alasannya katanya takut tsunami dari Anak Krakatau. Tapi justru pemindahan itu yang paling berbahaya. Badak itu satwa yang sangat sensitif, stres sedikit saja bisa mati. Buktinya Badak Musofa, baru dipindahkan di dalam kawasan Ujung Kulon saja ke JRSCA, akhirnya mati. Apalagi mau dipindahkan lintas provinsi, ratusan kilometer ke Alas Purwo yang ekosistemnya beda total,”ujarnya.
Diketahui, Badak Jawa saat ini hanya tersisa di dunia di Taman Nasional Ujung Kulon, dengan populasi diperkirakan hanya 87 sampai 100 ekor dan berstatus _Critically Endangered_ atau sangat terancam punah menurut IUCN.
Solehuddin juga menyoroti perbedaan karakter habitat yang sangat mencolok antara Ujung Kulon dan Alas Purwo.
“Ujung Kulon itu lembab, teduh, basah, hutan hujan dataran rendah, banyak kubangan dan pakan alami badak. Alas Purwo itu kering, panas, terbuka, savana. Sampai hari ini belum pernah ada jejak Badak Jawa hidup di Alas Purwo. Jangan jadikan badak sebagai kelinci percobaan proyek donor asing,”tegasnya.
Selain itu, Solehuddin mempertanyakan motif di balik wacana pemindahan yang justru disampaikan di forum internasional COP31 sambil menawarkan skema pendanaan konservasi kepada investor asing melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF)
“Kenapa wacana ini disampaikan di Turki, di depan investor, bukan di depan masyarakat Banten dan pakar konservasi? Konservasi itu bukan proyek jual-beli karbon dan cari donor. Ini soal nyawa satwa langka terakhir di dunia yang dititipkan Tuhan di tanah Banten,” katanya.
Solehuddin pun mendukung sikap penolakan yang sebelumnya sudah disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, WALHI, GMNI Banten, FORMADES Kabupaten Tangerang, dan Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon.
Menurut Solehuddin, jika pemerintah memang peduli terhadap keselamatan Badak Jawa, yang harus dilakukan bukan memindahkan badaknya, tapi memperkuat rumahnya.
“Kalau takut tsunami, bangun sistem peringatan dini, bangun jalur evakuasi satwa, perkuat patroli anti perburuan, perkuat JRSCA yang luasnya 5.100 hektare di Ujung Kulon itu. Optimalkan dulu habitat kedua di dalam Ujung Kulon sendiri, jangan langsung lompat ke Alas Purwo,”jelasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Solehuddin menyampaikan 4 tuntutan kepada pemerintah:
1. Batalkan secara total wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
2. Buka ke publik semua dokumen kajian ilmiah, AMDAL, dan hasil penelitian kelayakan Alas Purwo jika memang ada.
3. Libatkan masyarakat Banten, pakar ekologi, akademisi, dan aktivis lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan soal Badak Jawa.
4. Fokus perkuat Ujung Kulon, tambah anggaran patroli, perbaiki habitat, lindungi dari perburuan dan alih fungsi lahan di sekitar kawasan.
“Badak Jawa itu bukan sekadar satwa, itu ikon Banten, ikon Pandeglang, identitas dan kebanggaan kami. Kalau badak dipindahkan, kebanggaan Banten ikut punah. Kami akan terus mengawal, kami akan turun ke jalan kalau wacana ini dipaksakan,” tutup Solehuddin.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan melalui Kepala Biro Humas Ristianto Pribadi sebelumnya menegaskan bahwa rencana pemindahan tersebut masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi, serta masih memerlukan kajian ilmiah menyeluruh sebelum Alas Purwo dinyatakan layak sebagai habitat kedua.
Hingga berita ini terbitkan, belum ada jadwal resmi pemindahan yang diumumkan pemerintah.
(BG)





