Serang | Antero.co – Drama pemotongan kapal ilegal kembali pecah di pesisir Banten! Kali ini, kapal MV Golden Pearl 9 jadi sorotan usai diduga dipotong tanpa izin di atas lahan milik salah satu petinggi partai politik. Siapa dia? Seorang politisi Partai Demokrat berinisial NM, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Demokrat Banten! Senin (30/06/25)
NM resmi diperiksa oleh tim penyidik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan, setelah sejumlah nama sebelumnya lebih dulu dipanggil. Mulai dari Direktur perusahaan salvage berinisial SN, pemilik kapal NB, hingga dua broker—JJ dan RM. Seorang mandor lapangan berinisial MS juga ikut masuk daftar periksa.
Penyidik mendalami peran NM karena lahan yang digunakan untuk pemotongan kapal disebut milik perusahaannya, PT Karya Putra Berkah. Nahasnya, lahan itu diduga belum kantongi izin penutuhan dari Direktorat Hubla!
Bukan cuma soal izin lokasi, aksi potong kapal pada 10 Juni 2025 itu makin dianggap bermasalah karena tanpa sertifikat penutuhan, izin limbah B3, dan pengawasan dari KSOP Kelas I Banten. Komplet, kan?
Salah satu petugas KSOP bahkan buka suara. “Itu lahan punya Nasrul Ulum. Tapi bukan dewan, karena belum sempat terpilih,” ujarnya, Senin (30/6/2025), dengan nada diplomatis.
Sayangnya, hingga berita ini tayang, NM belum memberikan klarifikasi apa pun soal pemeriksaannya.
Sebagai catatan, aksi pemotongan kapal ilegal melanggar Permenhub No. 29 Tahun 2014 tentang Perlindungan Maritim dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kalau terbukti bersalah? Bisa kena sanksi administratif sampai pidana. Berat!
Dampaknya nggak main-main. Nelayan lokal pun sudah lama teriak. “Air jadi keruh, hasil tangkapan berkurang. Syukur sekarang dihentikan, mudah-mudahan bisa mancing lagi kayak dulu,” kata Suwarni, warga Bojonegara, lega.
Pemerintah mengingatkan seluruh pelaku usaha maritim agar taat aturan. Laut bukan tempat bisnis seenaknya, apalagi sampai mencemari dan merusak. Ekosistem rusak, rakyat juga yang susah.
//Njr
