Tangerang | Antero.co – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) periode 2026–2031, Syamsul Bahri, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Tim Posko Perjuangan SK Pembebasan Bersyarat (SK PB) bersama LSM Geram Banten Indonesia yang memperjuangkan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atas kepastian penerbitan SK Pembebasan Bersyarat.
Dukungan itu disampaikan menyusul langkah Tim Posko yang resmi mengadukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) ke Komisi XIII DPR RI pada Selasa, 17 November 2026, karena penundaan penerbitan SK PB tanpa alasan hukum yang jelas.
Menurut Syamsul Bahri, perjuangan yang dilakukan Tim Posko bukan sekadar membela satu-dua orang, melainkan membela hak asasi dan martabat kemanusiaan puluhan keluarga WBP dari berbagai daerah di Indonesia.
“Tim Posko ini berjuang dengan cara yang benar. Mereka datang dengan data, dengan surat kuasa, dengan dokumen resmi, dan menempuh jalur hukum serta jalur advokasi ke DPR. Inilah perjuangan yang harus didukung, bukan dicurigai,” tegas Syamsul Bahri.
Tim Posko Perjuangan SK PB diketahui menghimpun aspirasi hampir 50 keluarga WBP dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam pengaduan ke Komisi XIII, mereka menyerahkan bukti pendukung berupa bukti penyampaian surat ke Ditjenpas, daftar nominasi 30 WBP, dan 11 Surat Kuasa Khusus dari keluarga WBP.
Banyak di antara WBP tersebut disebut sudah memenuhi seluruh syarat, berkas lengkap, dan telah lolos sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), namun SK PB-nya tak kunjung terbit.
Surat permohonan percepatan
yang dikirim ke Ditjenpas pada 11 November 2026 pun disebut belum mendapat tanggapan resmi.
Salah satunya dialami Jamal dari Aceh, yang telah menanti hampir tiga tahun SK PB istrinya di Lapas Perempuan Sukamiskin Bandung, padahal sudah menjalani proses asimilasi dan memenuhi syarat.
Hal serupa dialami Aan, yang menantikan SK PB anaknya di Lapas Kelas I Kota Tangerang selama hampir dua tahun tanpa kepastian.
Syamsul Bahri menegaskan, GWI sebagai organisasi wartawan tidak boleh diam melihat warga negara yang haknya tertunda bertahun-tahun.
“Pers harus hadir untuk menyuarakan mereka yang tidak punya akses. Ketika WBP sudah memenuhi syarat tapi SK-nya ditahan tanpa penjelasan, itu bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Itu persoalan keadilan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran GWI di daerah untuk mengawal perjuangan Tim Posko Perjuangan SK PB dengan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan berbasis data, serta membuka ruang bagi keluarga WBP untuk menyampaikan aspirasinya.
“GWI mendukung penuh Tim Posko Perjuangan SK PB. Kami akan kawal lewat pemberitaan, agar negara hadir, Ditjenpas bergerak, dan DPR menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan biarkan keluarga WBP menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas Syamsul Bahri.
Tim Posko bersama LSM Geram Banten Indonesia sendiri telah meminta Komisi XIII menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Ditjenpas, Direktur Pembinaan Narapidana, dan Ombudsman RI, untuk membahas dugaan maladministrasi dan penundaan penerbitan SK PB.
(BG)







