Kabupaten Tangerang | Antero.co – Program bedah rumah yang semestinya menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap warga kurang mampu kembali menuai sorotan. Kali ini, proyek bedah rumah milik Ibu Aswana, warga Kampung Sempur RT 17 RW 06, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, diduga sarat dengan permasalahan. Kamis (16/10/25)
Berdasarkan hasil pemantauan tim DPC LSM KPK Nusantara Kabupaten Tangerang bersama awak media di lapangan, proyek yang sudah berjalan beberapa hari tersebut tidak dilengkapi papan informasi publik maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Padahal, kedua hal itu wajib ditampilkan sebagai bentuk transparansi penggunaan dana negara. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya upaya menutupi nilai anggaran dan spesifikasi proyek dari pengawasan publik.
Ketua LSM KPK Nusantara, Eden, mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan pada kualitas material yang digunakan di lokasi.
> “Kami mendapati bahan bangunan seperti batu selkon yang diduga berkualitas rendah, balok kayu dari pohon kelapa muda yang mudah lapuk, serta bambu bekas dari proyek lain yang digunakan kembali untuk struktur bangunan,” ungkapnya.
Selain dugaan penggunaan material tidak layak, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga tampak diabaikan. Para pekerja di lapangan diketahui tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) selama proses pengerjaan berlangsung.
Masih di lokasi yang sama, salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pekerjaan dilakukan tanpa pengawasan langsung dari pihak pelaksana lapangan (PL) Kecamatan Jayanti.
> “Sejauh ini kami belum pernah melihat pengawasan langsung dari pihak pelaksana kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pekerja bernama MS saat dikonfirmasi membenarkan bahwa bambu yang digunakan memang berasal dari proyek lain. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pelaksana proyek berusaha menekan biaya semaksimal mungkin demi meraup keuntungan pribadi.
Ketua LSM KPK Nusantara, Eden, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Pemerintah Kecamatan Jayanti untuk meminta penjelasan resmi terkait status proyek tersebut.
> “Kami ingin tahu apakah proyek ini murni program dari PL Kecamatan atau berasal dari Dinas Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami harap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memperketat pengawasan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum tertentu,” pungkasnya.
(BG)
