LSM Siliwangi Bersatu Resmi Laporkan Lurah Serang ke Inspektorat dan KemenPANRB Terkait Dugaan Pemerasan dan Kebohongan Publik

oleh

Serang | Antero.co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siliwangi Bersatu Kota Serang secara resmi melaporkan Lurah Serang, Jainudin, S.Sos., M.Si., kepada Inspektorat Kota Serang dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Senin (02/02/26)

 

Laporan tersebut terkait dugaan praktik pungutan liar (pemerasan) dalam pengurusan dokumen pertanahan serta dugaan kebohongan publik dalam forum resmi audiensi Pemerintah Kota Serang.

Dugaan Pemerasan dalam Pengurusan AJB
Ketua LSM Siliwangi Bersatu menyampaikan bahwa laporan ini didasarkan pada hasil temuan lapangan serta berbagai keluhan masyarakat mengenai biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Praktik tersebut dinilai sangat memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

LSM menegaskan bahwa Lurah tidak memiliki kewenangan melakukan pungutan dalam pelayanan pertanahan, termasuk penerbitan warkah tanah, karena Lurah Serang bukan PPAT maupun PPATS.

Dugaan Kebohongan Publik dalam Audiensi Resmi
Selain dugaan pungutan liar, LSM Siliwangi Bersatu juga menyoroti pernyataan Lurah Serang dalam Audiensi Aksi Unjuk Rasa Damai pada 29 Januari 2026 di lingkungan Pemkot Serang.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Kota Serang, unsur Kecamatan Serang, serta pihak Kepolisian. Dalam forum tersebut, Lurah Serang diduga menyampaikan pernyataan tidak benar dengan menjanjikan akan menerbitkan surat pencabutan dan pembatalan atas sejumlah surat keterangan yang telah memicu konflik di masyarakat.

Namun, faktanya yang diterbitkan bukan surat pencabutan atau pembatalan, melainkan surat klarifikasi, yang dinilai tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan secara terbuka dalam forum resmi tersebut.

Pernyataan LSM

“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan pungutan tersebut dan menyesalkan pernyataan oknum Lurah yang kami nilai telah membohongi publik dalam forum resmi. Ini bukan semata persoalan administratif, tetapi menyangkut integritas moral pejabat publik, terlebih pernyataan itu disampaikan dan disaksikan langsung oleh Asda I Kota Serang yang secara struktural merupakan atasan Lurah,” ujar Bung Beka, Ketua LSM Siliwangi Bersatu.

Tuntutan dan Langkah Lanjutan
LSM Siliwangi Bersatu mendesak agar:

Inspektorat Kota Serang segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap kinerja dan transparansi pelayanan di Kelurahan Serang.
KemenPANRB meninjau dan mengevaluasi status ASN yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran berat kode etik dan disiplin pegawai.

Pemerintah Kota Serang menjatuhkan sanksi tegas apabila dugaan tersebut terbukti, sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera bagi pejabat lainnya.
LSM Siliwangi Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terwujudnya pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kota Serang.

 

(Edi/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.