Serang | Antero.co – Organisasi Kesatuan Komando Pembela Mera Putih (KKPMP) Provinsi Banten bersama seluruh sayap organisasi dan aliansi masyarakat Kramat Watu, termasuk Aliansi Banten Birokrasi dan Tokoh Masyarakat Kramat Watu, menyatakan siap menggelar aksi jilid kedua untuk menolak keras keberadaan truk tronton ODOL (Over Dimension Over Load) yang melintas di Jalan Raya Kramat Watu. 23 Oktober 2025.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap maraknya truk-truk besar yang melintas sembarangan dan kerap menimbulkan kemacetan, kecelakaan, serta keresahan warga. Kamis (23/10/25)
Ketua KKPMP Provinsi Banten, Jeri MS, dalam keterangannya menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum tegas menerapkan peraturan daerah (Perda) terkait pembatasan kendaraan bertonase besar di jalur tersebut.
“Kami sangat menyayangkan kepada pemerintah yang belum menerapkan Perda. Meskipun jalan ini statusnya jalan nasional, namun faktanya sudah banyak menelan korban jiwa akibat kecelakaan dan tabrak lari yang dilakukan pengemudi truk tronton yang ugal-ugalan dan tidak taat aturan,” tegas Jeri MS.
Menurutnya, solusi terbaik adalah mengalihkan jalur truk-truk tronton agar tidak lagi melewati pemukiman padat penduduk di Kramat Watu.
“Seharusnya truk-truk besar yang akan masuk ke wilayah Kramat Watu diarahkan ke Gerbang Tol Cilegon Timur. Kami minta pemerintah menegakkan aturan agar tidak ada lagi kendaraan over load yang melintas di jalur ini,” lanjutnya.
Jeri juga menyoroti kecelakaan beruntun yang terjadi pada Selasa malam, 21 Oktober 2025, di depan SDN 1 Kramat Watu, yang diduga melibatkan kendaraan tronton. Ia menambahkan, banyak truk parkir liar di sepanjang Jalan Raya Kramat Watu, mulai dari Serdang hingga Taman Gerbang Tol Serang Barat, yang sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan.
“Kami minta Dinas Perhubungan dan pihak pemerintah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Warga Kramat Watu sudah resah. Ini soal keselamatan, bukan sekadar kenyamanan,” tegasnya lagi.
Selain KKPMP, sejumlah elemen masyarakat dan ormas yang tergabung dalam Aliansi Banten Birokrasi dan Masyarakat Kramat Watu juga menyatakan dukungan penuh terhadap aksi jilid kedua yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Mereka berharap aksi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak nyata.
Turunnya langsung pihak Dishub, Satlantas, dan pemerintah daerah untuk mengawasi implementasi di lapangan.
Dengan rencana aksi tersebut, masyarakat berharap Kramat Watu kembali menjadi jalur aman dan nyaman bagi pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua.
(H.Naemy)
