Jakarta | Antero.co – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan keras saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti narasi Indonesia Gelap yang menurutnya memiliki motif jahat apabila digunakan untuk menggambarkan Indonesia seolah-olah berada dalam kondisi kehancuran.
Presiden juga menyinggung tindakan pembakaran kantor-kantor pemerintah yang dibangun menggunakan uang rakyat. Menurutnya, menyampaikan kritik terhadap Presiden merupakan bagian dari dinamika demokrasi, tetapi merusak fasilitas negara merupakan persoalan berbeda.
“Saya sendiri kaget untuk ambisi apa kau mau rusak negaramu sendiri,” demikian pernyataan Prabowo yang diberitakan media nasional.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional dan pengungkapan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta sejumlah tokoh nasional.
DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN, NAMA MANTAN KAPOLRI LISTYO SIGIT MENJADI SOROTAN
Perhatian masyarakat semakin tertuju pada perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Berdasarkan keterangan penyidik Bareskrim Polri yang diberitakan sejumlah media, Listyo Sigit bersama sejumlah perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak.
Penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.
Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik pada sistem yang digunakan untuk pengelolaan intersepsi.
Perlu ditegaskan, status tersangka bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.
APAKAH ADA KETERKAITAN DENGAN KERUSUHAN? PUBLIK MENUNGGU JAWABAN PENEGAK HUKUM
Muncul pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah perkara penyadapan dan berbagai peristiwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah memiliki keterkaitan?
Apakah terdapat pihak tertentu yang memanfaatkan situasi politik, membangun ketegangan, atau menunggangi demonstrasi untuk menciptakan instabilitas nasional?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan yang profesional dan berdasarkan bukti.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat bukti atau pengumuman resmi penyidik yang membuktikan bahwa Listyo Sigit Prabowo merupakan pengendali atau otak di balik pembakaran gedung pemerintah maupun kerusuhan.
Namun, apabila ditemukan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara penyadapan dengan pelaku kekerasan dan perusakan fasilitas umum, hubungan tersebut harus diusut tanpa pandang bulu.
NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEKUATAN DI BALIK LAYAR
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan komunikasi, perlindungan informasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Begitu pula pembakaran gedung pemerintah. Pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum, tanpa mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan pendapat secara damai.
Masyarakat berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang membiayai, serta apakah terdapat jaringan yang mengatur tindakan melawan hukum tersebut.
Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pelaku lapangan apabila memang terdapat bukti keterlibatan pihak lain.
YLPK PERARI: TRANSPARANSI DAN PENEGAKAN HUKUM HARUS DIUTAMAKAN
YLPK PERARI memandang bahwa stabilitas nasional, perlindungan kepentingan rakyat, dan supremasi hukum harus berjalan beriringan.
Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyadapan ilegal, penghilangan barang bukti, maupun tindakan kekerasan terhadap fasilitas negara harus diperiksa secara transparan.
Tidak boleh ada orang yang kebal hukum karena jabatan, pangkat, pengaruh, maupun kedekatan politik.
Presiden memiliki mandat konstitusional, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh kepastian bahwa seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi pemberitaan dan keterangan resmi yang tersedia. Dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam kerusuhan masih memerlukan pembuktian. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.
(BG)
