Kabupaten Tangerang | Antero.co – Adanya klarifikasi dari Kepala Desa Kemeri, Suhud, Ketua Gabungnya Wartawan Indonesia ( GWI ) Provinsi Banten Syamsul Bahri dan Wakil Ketua Forum Media Banten Ngahiji ( FMBN ), M. Soleh, angkat bicara dan menganggap klarifikasi Kades Kemeri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Banten, tentang pemberitaan di beberapa media online terkait diduga jarang ngantor dan susah untuk di temui dan di konfirmasi, di anggap sepihak.
Adapun isi dalam berita klarifikasi di media online metrosiar, Kades Kemeri mengatakan, bahwa dirinya lagi menghadiri kegiatan resmi rapat di PLTU lontar, bukan saya tidak dikantor tapi saya lagi ada acara, ujar suhud dalam klasifikasinya.
Dan setelah tayang klarifikasi di media online tersebut, Ketua Gabungnya Wartawan Indonesia ( GWI ) Provinsi Banten dan Wakil Ketua FMBN sangat menyayangkan sikap Kepala Desa Kemeri.
” Seharusnya Kepala Desa Kemeri kalau mau klarifikasi terkait viral nya berita yang diduga jarang ngantor dan sulit untuk ditemui, bukan dengan media orang lain yang tidak tahu asal-usul nya, di dalam kode etik jurnalistik, di situ ada hak jawab jika berita tersebut tidak sesuai apa yang di beritakan, panggil Wartawan nya dan siapa yang berstatmen, duduk bareng berikan hak jawab dan dituangkan dalam media yang pertama memberitakan, bukan sama orang lain “, ujar Samsul Bahri
Menurut Syamsul Bahri, ” memang tidak ada larangan media tersebut memberikan klarifikasi, tapi lebih eloknya kalau klarifikasi itu ke media pertama yang menayangkan berita tersebut bukan ke orang lain.
” Kami meminta Pemerintah Kecamatan Kemiri atau Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera mengevaluasi kinerja kepala Desa Kemeri, jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi “, imbuh Syamsul Bahri
Ditempat terpisah Sugeng Selaku Kabidkam DPP Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara juga angkat bicara, saya sudah tiga kali datang ke kantor Desa Kemeri untuk konfirmasi, tapi selalu kadesnya tidak ada, emang bener pintu kantor selalu terbuka tapi kadesnya tidak ada “, ujar Kartusi.
Menurut Wakil Ketua Forum Media Banten Ngahiji ( FMBN ), M. Soleh, ” pada saat memberikan klarifikasi dan menyampaikan hak hak jawab, seharusnya Kepala Desa Kemeri mengundang Kabidkam DPP Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara dan Wartawan yang pertama kali memberitakan adanya dugaan Kades Kemeri jarang ngantor, karena Kabidkam DPP Perkumpulan Trisula Bakti Nusantara ingin konfirmasi terkait adanya pengerjaan proyek dan berhubung sudah 3 ( tiga ) kali mendatangi kantor Desa Kemeri dan tidak pernah menemui sang Kades, jadi wajar saja hal tersebut di buat beritanya “, ujar M. Soleh.
” Kenapa yang menyampaikan klarifikasi bukan Kades Kemeri dan kenapa ada lembaga di luar pemerintahan Desa Kemeri yang menyampaikan klarifikasi, memang lembaga tersebut kapasitasnya di pemerintahan Desa Kemeri sebagai apa, sebagai Kuasa Hukum kah, sebagai juru bicara kah, sebagai backing kah atau sebagai apa ? Sebagai Kepala Desa seharusnya faham tentang tupoksinya, jangan setiap ada masalah, pihak lain yang maju untuk menjawab dan memberikan pernyataan, kalau setiap ada masalah, harus pihak lain diluar pemerintahan Desa yang maju, lalu apa tugas Kepala Desa, jadi kalau sudah terpilih menjadi Kepala Desa yang nota bene sudah menjadi Pejabat Publik, harus siap menghadapi resiko, termasuk resiko di kritik, jadi jangan jadi pejabat publik, kalau gak mau di kritik “, pungkas Wakil Ketua Forum Media Banten Ngahiji ( FMBN ) yang di jumpai di Sekretariat FMBN.
(BG)
