Kabupaten Tangerang | Antero.co – Kasus siswi SMK PGRI 1 Balaraja yang sudah memiliki anak menimbulkan sorotan tajam. Prosedur verifikasi pendaftaran diduga diabaikan, pengawasan longgar, hingga sekolah berdalih “kecolongan” pada 12 September 2025.
Publik pun heran. “Kok bisa sekolah sekelas PGRI teledor dengan dalih kecolongan?” sindir warga. Senin (14/09/25)
Keterlambatan penanganan membuat siswi beranak justru terekspos ke ruang publik dan mengalami tekanan psikologis. Padahal, sekolah seharusnya melindungi haknya untuk tetap belajar dan merawat anak dengan aman.
Pertanyaan pun menyeruak: Apakah Kepala Sekolah, KCD, hingga PGRI Provinsi serius menjalankan pengawasan? Atau hanya menunggu masalah meledak di media?
Preseden buruk ini jelas membahayakan dunia pendidikan: seolah memiliki anak bukan halangan masuk sekolah formal, namun tanpa mekanisme perlindungan yang layak.
Satu hal pasti, siswi beranak berhak atas pendidikan yang aman dan dukungan penuh. “Kecolongan” bukan jawaban, tindakan nyata adalah kewajiban.
(BG)
