Kabupaten Tangerang | Antero.co – Siapa yang tak tahu Pemeritahan desa (Pemdes) Pondok Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, Pasalnya, baru – baru ini Pemdes tersebut digunjang kabar telah merugikan keuangan negara mencapai 750 juta rupiah.
Kasus tersebut telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum dari Kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, dan sudah menetapkan seorang tersangka sebagai operator APBDes Tahun 2024 lalu.
Menurut Ketua LSM Harimau, Jandri Ginting, Kasus Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 750 juta rupiah untuk keperluan pribadi operator dinilai kurang masuk akal. Sebab, operator desa kata dia, tidak dapat mencairkan keuangan dana desa dari bank penyalur.
” Kami dari LSM Harimau, meminta kepada Kejari Tangerang untuk menilisik kembali kasus yang menjerat operator APBDes Pemdes Pondok Kelor, sebab, kami memandang kasus ini terlihat ganjil, apakah bisa operator mencairkan keuangan di bank, bukannya pencairan keuangan di desa hanya dapat dicairkan oleh Kades dan Bendahara,” tanya Jandri Ginting. Jumat 22 Agustus 2025.
Jandri juga menyoroti anggaran di Dana Desa (DD) Tahun 2024 untuk kegiatan yang diduga tidak jelas peruntukannya, yaitu ujar Jandri terkait anggaran untuk kegiatan Keadaan Mendesak yang mencapai Rp. 324 juta.
” Tadinya kita mau silaturahmi dan klarifikasi terkait anggaran DD tahun 2024 yang diduga sudah digunakan oleh Pemdes Pondok Kelor Rp. 324 juta untuk kegiatan Keadaan Mendesak, di kediaman Kades, Tapi tidak sempat lantaran Kades tersebut berencana akan keluar,” jelas Jandri
Dikatakan Jandri, pihaknya dari LSM Harimau berencana akan melayangkan surat audensi perihal penggunaan Dena Desa (DD) tahun 2024 yang sudah digunakan oleh Pemdes Pondok Kelor, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
” Kita dari LSM Harimau akan melayangkan surat Audensi perihal penggunaan Dana Desa tahun 2024 yang sudah digunakan oleh Pemdes Pondok Kelor dengan total anggaran Rp. 1.506.029.000,” tegasnya.
Sementara itu, Kades Pondok Kelor, Junaedi saat dikonfirmasi melihat pesan WhatsApp, dirinya membenarkan bahwa DD yang ada di Aplikasi juga sedah balance.
Saat ditanya soal, kasus yang terjadi di Pemdes Pondok Kelor, dirinya mengamini bahwa operator APBDes ditahan sebagai tersangka kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara Rp. 750 juta
” Operator yang ditahan, kan lagi ditangani APH, ” singkat Junaedi.
(HN)
