Serang | Antero.co – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Oktober 2025 terdiri dari KKPMP, GMAKS, dan LMP, menggelar unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, Senin (13/10/2025).
Aksi tersebut dilakukan untuk menyoroti kinerja DPRD Banten, khususnya dalam hal fungsi pengawasan dan pengelolaan anggaran yang dinilai belum maksimal dalam mewakili kepentingan rakyat.
Ketua MADA KKPMP Kota Serang, Robani, dalam orasinya menilai bahwa para anggota DPRD Banten menerima banyak fasilitas dan tunjangan, namun kurang menunjukkan kepekaan terhadap persoalan publik.
> “DPRD Banten itu banyak tunjangan yang didapat — mulai dari tunjangan representasi, keluarga, jabatan, hingga dana operasional pimpinan. Tapi kenapa setiap ada keluhan masyarakat tidak ada yang peka? Terutama soal pengawasan terhadap Bank Banten yang sampai sekarang izinnya tidak jelas,” ujarnya.
Robani juga menyoroti sikap manajemen Bank Banten yang dinilai tertutup terhadap kritik publik.
Menurutnya, setiap kali ada aksi unjuk rasa dari berbagai ormas dan LSM, pihak direksi Bank Banten selalu enggan memberikan klarifikasi terbuka.
Sementara itu, Ketua GMAKS dalam orasinya mendesak Ketua DPRD Banten agar memanggil direksi Bank Banten untuk memberikan penjelasan terkait dugaan penyimpangan dan persoalan dana nasabah.
> “Ketua DPRD harus segera memanggil direksi Bank Banten. Jangan hanya duduk di kursi empuk. Dewan seharusnya peka terhadap informasi yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Marcab Walantaka KKPMP, DK, yang menekankan agar DPRD Banten tidak tebang pilih dalam menjalankan fungsi pengawasan.
> “Dewan ini makan dari rakyat dan harus menjadi perpanjangan tangan rakyat. Jangan diam, tapi turun langsung mendengar dan melihat kondisi sebenarnya,” katanya.
Aksi damai yang berlangsung tertib tersebut ditutup dengan doa bersama agar para anggota dewan dapat menjalankan amanah dan fungsinya secara jujur serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Banten.
(H. Naemy)
